Fraksi PKS Bernama Konsolidasi Kemenristek Merefleksikan Suramnya Perkembangan Ristek di Indonesia

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Wakil Ketua FPKS DPR RI, Mulyanto dikhawatirkan akan berdampak pada berkurangnya kegiatan riset dan inovasi sebagai motor penggerak pengembangan inovasi nasional.

    Mulyanto mengatakan, penempatan fungsi riset dan teknologi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kemunduran karena bisa menjadikan riset sebagai kegiatan akademis belaka.

    Bukan sarana peningkatan daya saing inovasi nasional.

    Baca juga: Ketua Fraksi PKS meminta aparat segera menangkap Jozeph Paul Zhang atas dugaan penistaan ​​agama

    Padahal, menurut Mulyanto, yang terdepan dalam pengembangan inovasi nasional adalah industri, bukan lembaga litbang.

    Lembaga Litbang, baik lembaga penelitian kementerian teknis, LPNK Ristek, maupun Perguruan Tinggi merupakan lembaga penunjang.

    Lembaga litbang adalah penghasil pengetahuan (invensi), sedangkan industri adalah pengguna pengetahuan untuk ditransformasikan melalui proses kreatif menjadi barang atau jasa yang inovatif.

    “Dengan penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dikhawatirkan hasil penelitian akan semakin hilir menjadi barang / jasa yang inovatif. Karena beban Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sangat besar dari urusan PAUD. , ijazah palsu, universitas palsu, hingga plagiat, “kata Mulyanto, dalam keterangannya, Senin (19/4/2021).

    Karena itu PKS dengan tegas menolak penggabungan kedua kementerian tersebut. Apalagi sisa pemerintahan Jokowi tinggal 2-3 tahun lagi, padahal untuk adaptasi teknis organisasinya butuh waktu 2-3 tahun, belum lagi. proses adaptasi budaya, “tambahnya.

    Mulyanto menambahkan, BATAN dan LAPAN merupakan dua LPNK yang didirikan berdasarkan undang-undang, yaitu UU No. 10/1997 tentang Energi Nuklir dan UU No. 21/2013 tentang Luar Angkasa. Oleh karena itu, LPNK ini tidak dapat digabung menjadi BRIN.

    “Itu melanggar hukum,” kata Mulyanto.

    Baca juga: Fraksi PKS DPR: Listrik Indonesia sudah mahal, jangan dinaikkan lagi




    Source