Garuda Tetap Buka Penjualan Tiket Saat Mudik Dilarang

    Pembukaan penjualan tiket untuk penerbangan yang dikecualikan.

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Garuda Indonesia menegaskan akan mendukung kebijakan pemerintah terkait larangan mudik. Meski begitu, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfaniaputra memastikan penjualan tiket tetap dibuka untuk penerbangan yang dikecualikan.

    “Iya (tidak mengunci sistem pembelian tiket) sebagai antisipasi penerbangan yang dikecualikan,” kata Irfan kepada Republika.co.id, Minggu (11/4).

    Sebelumnya, Irfan mengatakan Garuda Indonesia akan melakukan penyesuaian operasional penerbangan selama masa larangan mudik. Selama masa larangan mudik pada 6-17 Mei 2021, perjalanan menggunakan transportasi udara ditangguhkan, kecuali untuk penerbangan tertentu.

    “Garuda Indonesia saat ini juga sedang mempersiapkan langkah antisipatif terkait kebijakan operasional pelayanan penerbangan untuk mendukung implementasi kebijakan pengendalian transportasi Lebaran ini,” kata Irfan.

    Irfan mengatakan, hal itu dilakukan dengan mengatur frekuensi dan jadwal penerbangan sesuai kebutuhan. Selain itu, kebijakan operasional juga disesuaikan dengan lini pelayanan pra-penerbangan, dalam penerbangan, dan pasca-penerbangan sebelum, selama, dan setelah masa larangan mudik.

    Dia menambahkan, Garuda akan terus mengoptimalkan layanan penerbangan kargo untuk mendukung distribusi logistik. Begitu pula dengan berbagai kebijakan antisipatif di wilayah operasional lainnya.

    “Untuk memastikan berbagai langkah penyesuaian tersebut berjalan secara optimal, Garuda Indonesia terus melakukan koordinasi secara intensif dengan pemangku kepentingan jasa kebandarudaraan lainnya,” kata Irfan.

    Dia memastikan Garuda juga akan terus memantau lalu lintas penumpang jelang pemberlakuan kebijakan pengendalian transportasi tersebut. Hal itu dilakukan agar operasional layanan penerbangan bisa terus berjalan dengan lancar.

    Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto mengatakan ada pengecualian atas larangan bepergian menggunakan transportasi udara. “Masih ada pengecualian karena kita tahu transportasi udara memiliki karakteristik khusus untuk bisa menghubungkan satu titik ke titik lainnya,” kata Novie dalam video conference, Kamis (8/4).

    Larangan menggunakan transportasi udara tidak berlaku bagi perjalanan pimpinan lembaga negara RI dan tamu negara. Larangan tersebut juga tidak berlaku bagi perjalanan operasional kedutaan, konsulat dan konsulat asing, serta perwakilan organisasi internasional di Indonesia.

    Selain itu, pengecualian juga diterapkan pada operasi penerbangan khusus untuk pemulangan. “Tapi sudah kami sampaikan, ini bukan untuk Lebaran atau angkutan mudik yaitu orang yang pulang WNI dan WNA,” jelas Novie.

    Pengecualian juga berlaku untuk penegakan hukum, ketertiban, dan operasi layanan darurat. Ini termasuk operasi transportasi kargo, perintis transportasi udara, dan operasi lainnya dengan izin Kementerian Perhubungan.

    Badan usaha angkutan udara yang akan melakukan penerbangan yang dikecualikan dapat menggunakan izin trayek yang sudah ada atau mengajukannya persetujuan penerbangan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, “kata Novie.




    Source