GMAK Serahkan Temuan Dugaan Penyimpangan DAK 2011 – 2012 di KSB

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Penasehat Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GMAK) Kabupaten Sumbawa Barat, M Sahril Amin kembali mendatangi Kejaksaan Negeri Sumbawa, Rabu (21/09) untuk menyerahkan hasil temuan atas dugaan penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) KSB tahun 2011 -2012, yang diduga tidak dilaksanakan di tahun 2013.
Kepada Gaung NTB, Sahril Amin mengungkapkan, bahwa pihaknya telah melakukan investigasi di lapangan dan ditemukan ada beberapa bangunan diantaranya ada 5 item berupa bangunan dan alat peraga yang ersumber dari DAK 2011 dan 2012, diantaranya di Jereweh, Mura dan Air Suning, dengan total 6 bangunan yang mangkrak sampai hari ini. “Kejaksaan Negeri Sumbawa meminta kepada GMAK untuk melengkapi data-data lainnya yang dibiayai melalui DAK 2011 dan 2015”, kata Sahril Amin.
Laporan itu jelas Sahril Amin sekaligus menjawab pernyataan Bupati Sumbawa Barat W. Musyafirin yang menyatakan bahwa dana tersebut dipakai di 2012 dan masuk di Januari 2013 dari PT NNT dan Propinsi NTB.
Sebenarnya kata Sahril, di tahun 2012 berarti dalam sistem penganggaran di APBD mestinya dilakukan juga di tahun 2013, tapi berdasarkan audit BPK tidak ada anggaran di tahun 2013. Karena itu, dirinya menuding Bupati KSB yang beranggapan bahwa GMAK tidak paham.
“Kita melakukan hal ini karena paham masalahnya, kita siap dengan posisi apapun bahwa kita lengkapi data 5 item itu, ditambah lagi dengan data lain yang kita anggap tidak dilaksanakan,” tandas Sahril Amin.
Secara terpisah, Kasi Intel Kejari Sumbawa, Erwin Indrapraja, SH mengatakan bahwa pihaknya sepakat dengan GMAK sebab tim penyelidik sebelumnya untuk DAK 2011 dan 2012 digunakan untuk kepentingan lainnya, dan ternyata di tahun 2013 tidak dianggarkan sehingga dana DAK tersebut tidak bisa terpenuhi kerugian negaranya. Namun GMAK menyampaikan ada kecurigaan dan dugaan dana DAK 2012 dilaksanakan tapi bangunannya mangkrak. Dana DAK 2012 digunakan untuk beberapa kegiatan pembangunan di KSB, namun terhadap perkara ini tidak bisa dikatakan meneruskan perkara DAK yang sebelumnya. Karena itu, perlu dilakukan pul data kembali di luar dari yang laporan DAK sebelumnya. Karena itulah, Kami meminta GMAK membuat laporan tertulis secara resmi, ungkap Erwin.