Gubernur NTB: Kebijakan Larangan Ikuti Ketentuan Pusat

Gubernur NTB menegaskan, kebijakan daerah tidak mungkin berbeda dengan Pemerintah Pusat

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM – Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat H Zulkieflimansyah menegaskan kebijakan larangan mudik tetap mengikuti ketentuan pusat. Ia mengatakan, tidak mungkin kebijakan di daerah berbeda dengan kebijakan pemerintah pusat.

Gubernur NTB meluruskan pemberitaan di beberapa media tentang pernyataannya memperbolehkan warga untuk pulang. Padahal konteks pernyataannya adalah berbicara tentang praktik di pulau Lombok dan Sumbawa.

“Kami juga kaget ketika viral di media sosial seolah-olah Gubernur NTB mengizinkan mereka pulang ke NTB,” ujarnya di Mataram, Rabu (21/4).

Gubernur menjelaskan, pernyataan viral ini bermula saat berbincang dengan wartawan ketika ada pertanyaan mudik antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa yang masih satu daerah atau satu provinsi. Menurutnya, Idul Fitri saat ini pandemi bukan hanya sekarang, melainkan sudah terjadi setahun lalu. Dalam prakteknya, karena wilayah NTB kecil, maka harus diatur sedemikian rupa.

“Jadi agak pengaturan yang rumit “Kalau orang Mataram, keluarga besarnya ada di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur yang jaraknya tidak terlalu jauh, maka ada yang menghalangi jalan pembatas sehingga menimbulkan kepanikan baru dan mencari jalan lain,” jelasnya. Gubernur.

Begitu juga dengan petani musiman yang bekerja di pulau Sumbawa, memanfaatkan momentum lebaran untuk bertemu keluarganya, bila dilarang secara berlebihan bisa melakukan tindakan di luar batas kewajaran. “Menumpang di belakang truk dan tindakan lainnya sangat mengganggu,” ucapnya.

Oleh karena itu dalam hal ini pelaksanaan protokol kesehatan harus ditegakkan, di daerah dan daerah yang tidak terlalu jauh misalnya kabupaten dan kota kita tidak bisa mengatakan tidak bisa. “Karena wilayah kita kecil, maka kawasan itu sangat dekat, internal Pulau Lombok sendiri,” ucapnya.

Karena itu, kata Zulkieflimansyah, dalam praktik mudik lokal tidak bisa dihindari. Namun, kesiapan dalam menerapkan dan berpegang pada protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 sebenarnya sudah dilakukan.

“Kami akan terus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pusat, mengikuti aturan dan kebijakannya tetapi tidak menghadirkan komplikasi baru yang tidak kami inginkan,” ujarnya.

Namun, bagi pemudik dari luar provinsi NTB, ketentuan dan ketegasan pemerintah pusat sudah jelas. Bahwa semua akses transportasi darat, laut, dan udara akan dibatasi untuk pemudik mulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Pemprov NTB juga bersinergi dan berkoordinasi dengan Bupati atau Walikota, untuk mengatasi arus mudik lokal di Provinsi NTB.

Mudik yang berlangsung antar kabupaten dan kota, tentunya dengan memakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Ini program yang wajib ditaati di era sekarang ini, baik mudik maupun bukan. Termasuk destinasi wisata di NTB, mereka sudah menerapkan CHSE. Apalagi, diakuinya, Satgas Covid-19 NTB bersama aparat Polri / TNI selama ini secara tegas menerapkan disiplin penegakan protokol Covid-19.

sumber: Antara




Source