Gugatan Menkumham di PTUN, Kredibilitas Pengacara KSP Moeldoko Dipertanyakan Demokrat AHY

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Jelang sidang gugatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, Partai Demokrat mempertanyakan kredibilitas pengacara Rusdiansyah MH yang mewakili KSP Moeldoko.

“Kakak Rusdiansyah MH sedang dalam proses penyidikan di Polda Metro Jaya atas dugaan pemalsuan Surat Kuasa,” jelas Kepala Badan Komunikasi Strategis (Kabakomstra) DPP PD Herzaky Mahendra Putra.

April lalu, Rusdiansyah dan delapan pengacara lainnya dilaporkan ke polisi karena memalsukan surat kuasa dari tiga ketua DPC Partai Demokrat. Surat kuasa palsu ini kemudian digunakan untuk menggugat keabsahan AD/ART DPP DPP 2020 dimana KSP Moeldoko juga turut serta sebagai penggugat.

Kaget karena belum pernah bertemu apalagi memberikan tanda tangan, ketiga ketua DPC tersebut melaporkan Rusdiansyah dan kawan-kawan ke polisi atas tindak pidana pemalsuan. Pengaduan mereka tercatat dalam Laporan Polisi tertanggal 18 April 2021 dengan nomor: TBL/2062/IV/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ. Pelaporan kasus berdasarkan KUHP pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 dengan ancaman hukuman 6 tahun.

Baca juga: Kritik Keras Politisi Demokrat Soal Vaksin Berbayar di Kimia Farma

Tiga ketua DPC yang merasa dirugikan adalah Ketua DPC Demokrat Konawe Utara, Jefri Prananda, Ketua DPC Demokrat Muna Barat, Laode Abdul Gamal, dan Ketua DPC Buton Utara, Muliadin Salemba.

Pasca adanya laporan dugaan tindak pidana tersebut, Rusdiansyah dan kawan-kawan yang juga mengatasnamakan KSP Moeldoko tidak pernah hadir lagi di persidangan berikutnya dalam gugatan terhadap AD/ART PD 2020 meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum.

Karena penggugat maupun kuasa hukumnya tidak muncul lagi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya memutuskan untuk membatalkan gugatan terhadap DPP Partai Demokrat (4/5).

Agar kebenaran segera terungkap, Herzaky meminta Polda Metro Jaya terus menindaklanjuti dugaan tindak pidana pemalsuan surat kuasa yang dilaporkan 2,5 bulan lalu.

Baca juga: Doktor Hukum Tata Negara Sebut Moeldoko Salah Sasaran

Melihat adanya dugaan cacat pada kredibilitas kuasa hukum Rusdiansyah, Herzaky juga meminta Ketua PTUN untuk memastikan keabsahan tanda tangan kuasa KSP Moeldoko dan drh. Jhoni Allen Marbun kepada Rusdiansyah dan teman-temannya.

“Kemungkinan surat kuasa dari KSP Moeldoko dipalsukan. Jangan sampai PTUN kita yang terhormat dinodai surat kuasa palsu, dari komplotan KLB palsu,” pungkas Herzaky.



https://www.tribunnews.com/nasional/2021/07/12/gugat-menkumham-di-ptun-kredibilitas-pengacara-ksp-moeldoko-dipertanyakan-demokrat-kubu-ahy