Gugatan Yusril Terhadap Demokrat Dikritik

    Pakar hukum tata negara memandang gugatan itu sebagai manipulasi intelektual.

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pakar hukum tata negara dari berbagai kampus di Nusantara mengecam langkah Yusril Ihza Mahendra yang menggugat AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung (MA). Langkah hukum dianggap sebagai manipulasi intelektual yang berpotensi menimbulkan kekacauan hukum.

    “Peraturan itu dibuat oleh lembaga negara. Bagaimana partai bisa dianggap sebagai lembaga negara. AD/ART adalah konstitusi partai, internal partai,” kata Dosen Ketua Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mochtar dalam sambutannya. pernyataan, Rabu (6/10).

    Ia mengatakan secara konstitusional tidak mungkin menyamakan AD/ART dengan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, yang bisa dibawa ke MA adalah peraturan perundang-undangan sedangkan AD/ART bukan peraturan perundang-undangan.

    Direktur Pusako Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, Mahkamah Agung tidak berwenang memeriksa AD/ART partai politik karena sifat putusannya yang tidak berdasarkan undang-undang. Ia mengatakan AD/ART merupakan aturan yang hanya mengikat kader partai politik yang bersangkutan.

    Ia melanjutkan, pihak yang berhak mengajukan gugatan harus merupakan kader dari pihak yang bersangkutan. Sementara, empat orang yang mengajukan gugatan uji materi (JR) ke MA bukan lagi kader Partai Demokrat karena sudah dipecat.

    “Bayangkan semua warga negara bisa menguji AD/ART parpol manapun. Stabilitas parpol akan terganggu,” ujarnya.

    Dosen hukum Universitas Islam Indonesia Luthfi Yazid menyoroti potensi anarkisme hukum dari gugatan tersebut. Dikatakannya, jika MA mengabulkan JR terhadap AD/ART Partai Demokrat, maka akan membuka pintu anarkisme hukum karena siapapun bisa mengajukan JR terhadap AD/ART Partai Politik atau organisasinya sehingga meniadakan kepastian hukum.

    Guru Besar Hukum Tata Negara Unhas Aminuddin Ilmar mengingatkan bahwa pengesahan pendirian partai tersebut telah melalui proses penelitian dan verifikasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk disahkan sebagai badan hukum. Ia mengatakan, kalaupun ada peraturan dan keputusan yang dibuat tidak sesuai AD/ART, apalagi bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tentu peraturan atau keputusan partai politik harus diuji.

    “Jadi bukan Anggaran Dasar yang harus ditantang, tapi peraturan atau keputusan parpol yang kontradiktif,” katanya.



    https://www.republika.co.id/berita/r0kmxa428/gugatan-yusril-terhadap-demokrat-dikritik