Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim Terbentuk

    REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG — Mengikuti arahan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin terkait penanganan kemiskinan ekstrem di lima wilayah di Jawa Tengah, Pemprov setempat segera melakukan konsolidasi jajaran pemangku kepentingan terkait. .

    Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bahkan mengambil langkah cepat dengan membentuk Satuan Tugas Khusus Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekda) Jawa Tengah yang baru Sumarno.

    Begitu terbentuk, satgas khusus ini langsung bekerja untuk mengatasi masalah kemiskinan ekstrem di lima daerah. Meliputi Kabupaten Brebes, Banyumas, Pemalang, Banjarnegara, dan Kebumen.

    “Kami membentuk satgas ini untuk mempercepat. Karena sesuai arahan Wapres, waktunya singkat, hanya sampai Desember dan harus diselesaikan,” kata Ganjar usai memimpin rapat konsolidasi penanggulangan kemiskinan ekstrem, di Semarang, Jumat (8/10).

    Dengan waktu yang sesingkat itu, jelas gubernur, diperlukan tim khusus atau satgas khusus untuk bisa segera bergerak mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem.

    Selain itu, gubernur juga khawatir dengan sisa waktu ada beberapa kabupaten yang belum siap menjalankan arahan Wapres. “Jadi kita harus membantu mereka dengan membentuk satgas khusus ini,” lanjutnya.

    Tugas satgas khusus ini, gubernur masih jelas, yang terpenting verifikasi dan validasi data. Sebab dari data yang ada, terdapat lebih dari 27 ribu penduduk miskin ekstrem di lima wilayah di Jawa Tengah.

    Setelah tahapan verifikasi dan evaluasi (verval) selesai, tindakan selanjutnya yang harus dilakukan adalah intervensi program terhadap masalah kemiskinan ekstrem di lima wilayah tersebut.

    Menurutnya, kuncinya adalah agar data tidak salah. Belajar dari temuan di Kabupaten Banyumas, ada warga yang terdaftar di desil satu, namun fasilitas yang mereka miliki sudah lengkap.

    Mulai dari keran air minum, sumur terlindung, listrik PLN, fasilitas buang air besar ada, tinja sudah ada tangki, RTLH tidak prioritas, tapi kenapa datanya masih disertakan. “Yah, kita harus menyelesaikan hal-hal seperti ini,” katanya.

    Secara keseluruhan, lanjut Ganjar, angka kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah masih berkisar 1,5 juta jiwa, namun tersebar dari berbagai daerah. Adapun untuk percepatan kali ini, hanya lima kecamatan yang menjadi prioritas pusat yang harus diselesaikan akhir Desember ini.

    Terkait hal itu, orang nomor satu di Provinsi Jawa Tengah itu juga menegaskan jika nanti ditangani juga harus paralel. “Saat ini RAPBD 2022 sedang disusun, saya minta dimasukkan agar terus berlanjut. Jadi desil satu bisa selesai akhir 2022,” kata gubernur.

    Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menambahkan, penanganan kemiskinan ekstrem harus dilakukan secara kolaboratif antara provinsi dan daerah.

    Terkait hal itu, Wagub juga meminta agar sumber anggaran tidak hanya bersumber dari APBN, tetapi juga dari lembaga pengelola zakat seperti Baznas, dari CSR atau dari lembaga filantropi lainnya.

    Selain itu, program pendampingan satu OPD di satu desa binaan yang sedang berjalan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga harus ditingkatkan dan dikolaborasikan untuk mendukung penanggulangan kemiskinan ekstrem.

    “OPD-OPD yang telah mendampingi desa tersebut juga harus bekerja secara maksimal dan mendukung upaya percepatan yang sedang dilakukan, sehingga target penanggulangan kemiskinan ekstrim dapat tercapai,” jelasnya.

    Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menggelar rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membahas percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di daerah.

    Dalam rapat koordinasi tersebut, Wapres juga meminta agar masalah kemiskinan ekstrem di lima kabupaten di Jawa Tengah dapat menjadi prioritas dan dapat segera diatasi pada akhir tahun 2021.

    Wapres juga memberikan sejumlah arahan kepada pemerintah provinsi untuk mendorong sejumlah langkah dalam mewujudkan target penanganan kemiskinan ekstrem.

    https://repjogja.republika.co.id/berita/r0nh23399/satgas-percepatan-penanggulangan-kemiskinan-ekstrim-dibentuk