Hakim Kabulkan JC, Suap Edhy Prabowo, Kesaksiannya dibutuhkan untuk mengungkap keterlibatan pihak lain

Laporan Jurnalis Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memberikan Justice Collaborator kepada tergugat Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito dalam kasus suap izin ekspor benih lobster (fries) di Kementerian Kelautan. dan Perikanan (KKP).

“Mengabulkan permintaan tergugat menjadi Justice Collaborator,” kata Ketua MK Albertus Usada di Pengadilan Tipikor di Jakarta, Rabu (21/4/2021).

Hakim menyatakan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Suharjito bukanlah aktor utama dan bukan pihak yang berinisiatif memberikan sesuatu.

Karena bukan pemeran utamanya, Suharjito termasuk dalam syarat yang bisa diberikan JC.

Baca juga: Kasus suap ekspor benih lobster, KPK menyita Rp. 3 miliar dari mantan calon Gerindra

“Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, inisiatif atau niat untuk memberikan sesuatu kepada saksi Edhy Prabowo bukan dari tergugat,” kata hakim.

Ini membuktikan bahwa terdakwa bukanlah pelaku utama, lanjutnya.

Selain itu, Suharjito juga dinilai jujur ​​dan mengakui segala perbuatannya.

Menurut hakim, keterangan terdakwa sebagai saksi sangat dibutuhkan dalam perkara lain untuk mengungkap keterlibatan pihak lain terkait izin ekspor benih lobster.

“Pernyataan terdakwa sebagai saksi dalam perkara lain sangat dibutuhkan untuk mengungkap keterlibatan pihak lain dalam perkara korupsi terkait perizinan ekspor benih lobster,” kata hakim.

Dalam kasus ini, Suharjito divonis 2 tahun penjara dan denda Rp. 250 juta, subsider 3 bulan penjara.

Suharjito terbukti secara sah memberikan suap terkait izin ekspor benih lobster (fries) sebesar Rp. 2,146 miliar, dengan rincian US $ 103 ribu atau setara dengan Rp. 1,44 miliar dan Rp. 706.055.440 kepada mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Dalam mempertimbangkan putusan, hakim melihat hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Sungguh memberatkan, Suharjito dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Sedangkan untuk pertimbangan yang meringankan putusan, Suharjito tidak pernah divonis. Ia juga menjadi tulang punggung keluarga dan bersikap kooperatif serta terus terang selama persidangan.

Hal lain yang memudahkan Suharjito adalah menjadi hanggar hidup bagi 1.250 karyawan PT DPPP. Terdakwa juga secara rutin memberikan kesempatan kepada 10 orang karyawannya untuk pergi umroh atau ke tanah suci sesuai dengan keyakinan agama masing-masing.




Source