HAKIM TIPIKOR VONIS ELISAWATI 5 TAHUN PENJARA *Denda dan Uang Pengganti Capai 800 Juta Lebih

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Setelah melalui proses persidangan yang cukup alot dan memakan waktu yang panjang, akhirnya terdakwa Elisawati (32) mantan bendahara Dinas Dikbudpora KSB yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan Uang Persediaan (UP) Dinas Dikbudpora KSB tahun 2014 lalu senilai Rp 500 Juta, dalam sidang terbuka untuk umum dibawah kendali ketu majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Koprupsi (Tipikor) Mataram Ferdinand Leaonard Markus SH MH dkk Senin siang (30/10) kemarin dijatuhi vonis pidana selama 5 tahun penjara potong tahanan disertai kewajiban pembayaran denda sebesar Rp 200 Juta Subsider 3 bulan kurungan dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 611 Juta lebih Subsider 4 bulan kurungan, karena dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Psl 18 UU No 31 tahun 1999 yang dirubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Psl 64 ayat (1) KUHP.
Hakim Tipikor dalam amar putusan pidananya sangat yakin dan sependapat dengan dakwaan tim Jaksa Penuntut Umum Kejari Sumbawa diwakili Jaksa Cyrilus Iwan Santosa Rumangkang SH dan Jaksa Fajrin Irwan Nurmansyah SH tentang perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Elisawati mantan bendahara Dinas Dikbudpora KSB, dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan sejumlah saksi terkait, ahli dari BPKP-RI, keterangan terdakwa dan saksi meringankan (Adecharge) serta sejumlah barang bukti yang diajukan, maka sejumlah unsur pidana yang didakwakan kepada diri terdakwa telah terbukti adanya terjadi.
Perbuatan mana dilakukan terdakwa Elisawati yang sebelumnya dipercayakan selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Dikbudpora KSB untuk mengelola Uang Persediaan (UP) Dinas Dikbudpora KSB tahun 2014 lalu itu tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana mestinya, yakni tidak dapat mempertanggungjawabkan sebagian besar UP dimaksud sehingga negara dirugikan mencapai ratusan juta rupiah, dan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan tidak mendukung program Pemerintah bagi pemberantasan korupsi dan hal yang meringankan, maka akhirnya hakim Tipikor menjatuhkan hukuman (vonis pidana) terhadap terdakwa Elisawati sedikit ringan dari tuntutan tim Jaksa.
Mendengar putusan hakim Tipikor Mataram lebih ringan 2 (dua) tahun dari tuntutan tim JPU Kejari Sumbawa sebelumnya menuntut pidana terhadap terdakwa selama 7 tahun penjara potong tahanan dan juga dikenai kewajiban pembayaran denda sebesar Rp 200 Juta Subsider 6 bulan kurungan disertai pembayaran Uang Pengganti sebesar Rp 611.748.000 (sekitar Rp 611 Juta Lebih) Subsider 8 bulan kurungan, maka Elisawati didampingi tim Penasehat Hukumnya langsung menyatakan menerima dengan lapang dada, namun tim Jaksa seperti biasa menyatakan pikir-pikir atas putusan hakim tersebut dan tidak menutup kemungkinan akan mengajukan banding.