Hal inilah yang menjadi alasan pemerintah mengambil alih pengelolaan TMII

Selama 44 tahun terakhir, TMII dikelola oleh Yayasan Harapan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah pusat telah mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta Timur yang berdiri di atas lahan seluas lebih dari 146 hektar. Selama 44 tahun terakhir, aset milik pemerintah dengan valuasi Rp. 20 triliun (per 2018) telah dikelola oleh Yayasan Harapan Kita. Yayasan ini awalnya didirikan oleh Ibu Tien Soeharto, istri dari Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto.

Lantas apa alasan pemerintah mencabut pengurus TMII? Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan pengambilalihan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 19 tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII. Langkah ini juga merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang meminta Kementerian Pendidikan Nasional selaku pemegang aset TMII melakukan pembenahan manajemen.

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Presiden telah mengeluarkan Perpres 19 Tahun 2021 tentang TMII. Intinya penguasaan dan pengelolaan TMII dilakukan oleh Kementerian Negara dan artinya pengelolaan yang telah dilakukan. oleh Yayasan Harapan Kita dihentikan, “kata Pratikno dalam keterangan pers di kantornya, Rabu (7/4).

Sekretaris Negara Setya Utama juga menambahkan, rekomendasi pengambilalihan kepengurusan TMII juga berdasarkan hasil penelitian tim hukum Fakultas Hukum UGM dan hasil pemeriksaan BPK untuk hasil pemeriksaan tahun 2020. Rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah pusat, perlu ada pembenahan dalam pengelolaan kekayaan negara, salah hanya TMII.

Tapi pengambilalihan ini tidak seketika. Pemerintah sedang mempersiapkan tim transisi yang akan bekerja selama tiga bulan sebelum akhirnya diangkat mitra baru. Selama masa transisi, seluruh staf dan karyawan TMII tetap bekerja seperti biasa dengan hak finansial yang seharusnya diberikan.

Pemerintah, tambah Pratikno, memastikan penggunaan TMII tidak berubah. TMII terus difungsikan sebagai kawasan pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara, sebagaimana perannya selama ini. TMII, kata Sekretaris Negara, tetap menjadi sarana pendidikan yang berdimensi budaya. Namun pengelolaannya perlu dioptimalkan.

“Dapat taman hiburan budaya “Standar internasional diharapkan bisa menjadi jendela bagi Indonesia di mata dunia internasional,” kata Pratikno.




Source