HARI INI HAKIM TIPIKOR VONIS DUA TERDAKWA KORUPSI

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Setelah pekan lalu dua orang terdakwa tindak pidana korupsi masing-masing terdakwa Elisawati (32) mantan bendahara Dinas Dikbudpora KSB yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan Uang Persediaan (UP) Dinas Dikbudpora KSB tahun 2014 lalu senilai Rp 500 Juta, dan oknum PPK terdakwa dalam Proyek Pengadaan kapal angkutan perintis Dishub Sumbawa tahun 2009 lalu senilai Rp 272.675.000 dituntut pidana oleh Tim Jaksa Penuntut Umum Kejari Sumbawa masing-masing selama 7 tahun dan 2 tahun penjara disertai denda dan uang pengganti, bahkan kedua terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan nota pembelaan (Pledoi) melalui Penasehat Hukumnya, maka kini giliran Senin (hari ini 30/10) majelis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram akan membacakan vonis pidana yang pantas diberikan kepada kedua terdakwa, akankah kedua terdakwa dihukum ringan ataukah dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa, kita tunggu saja hasilnya.
Namun sebelumnya dihadapan sidang terbuka untuk umum dibawah kendali Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Mataram Ferdinand Leonard Markus SH MH dkk, tim Jaksa Penuntut Umum Kejari Sumbawa diwakili Jaksa Fajrin Irwan Nurmansyah SH dan Jaksa Cyrilus Iwan Santosa Rumangkang SH menuntut pidana terdakwa Elisawati selama 7 tahun penjara potong tahanan dan juga dikenai kewajiban pembayaran denda sebesar Rp 200 Juta Subsider 6 bulan kurungan disertai pembayaran Uang Pengganti sebesar Rp 611.748.000 (sekitar Rp 611 Juta Lebih) Subsider 8 bulan kurungan, karena dinilai terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus Uang Persediaan (UP) Dinas Dikbudpora KSB tahun anggaran 2014 lalu, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Psl 18 UU No 31 tahun 1999 yang dirubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Psl 64 ayat (1) KUHP.
Sedangkan, terdakwa PPK Proyek Pengadaan kapal angkutan perintis Dishub Sumbawa tahun 2009 lalu oleh Tim JPU Kejari Sumbawa telah menuntut pidana selama 2 tahun penjara potong tahanan disertai dengan denda sebesar sebesar Rp 50 Juta Subsider 3 bulan kurungan, karena dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Psl 18 ayat (1b) UU No 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Psl 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kendati tim JPU menyatakan sangat yakin telah mampu membuktikan sejumlah unsur pidana yang didakwakan kepada kedua terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan sejumlah saksi terkait, keterangan ahli dari BPKP-RI, saksi meringankan (Adecharge), keterangan terdakwa dan sejumlah barang bukti dokumen terkait, pada kenyataannya perbuatan kedua terdakwa telah terbukti adanya terjadi, yakni Elisawati SE selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Dikbudpora KSB tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana mestinya, begitu pula bagi terdakwa PPK pengadaan kapal angkutan perintis Dishub Sumbawa, dimana seharusnya mengadakan kapal baru tetapi justru mengadakan kapal bekas, sehingga negara dirugikan, paparnya.
Namun, Elisawati sendiri dalam pledoi pembelaannya kendati telah mengakui perbuatanya telah “memakan” Uang Persediaan dimaksud, tetapi tidak dimakan sendiri dan ada sejumlah orang lain ikut menikmatinya dan siapa orang dimaksud tidak dijelaskan secara tranpsaran, sedangkan oknum PPK Dishub Sumbawa menyatakan tidak bersalah dalam proyek pengadaan kapal angkutan perintis dimaksud sebagaimana dituduhkan, karena semuanya menjadi tanggung jawab rekanan kontraktor pelaksana, sehingga terdakwa meminta agar dapat dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa.