Hingga Maret 2021, Pemerintah sudah berutang Rp 328,5 triliun

Pembiayaan utang pemerintah meningkat lebih dari 300 persen dari posisi Maret 2020.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah mencatat realisasi pembiayaan utang hingga Maret 2021 sebesar Rp328,5 triliun. Realisasi pembiayaan utang tersebut setara dengan 27,9 persen dari pagu anggaran negara (APBN) 2021 sebesar Rp1.177,4 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pembiayaan utang meningkat lebih dari 300 persen dari posisi Maret 2020 sebesar Rp 76,48 triliun.

“Sejauh ini pembiayaan utang sudah mencapai 63,9 persen dari target di semester I dan 27,9 persen dari target APBN,” ujarnya saat jumpa pers untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kita, seperti dikutip, Jumat (23/4).

Sri Mulyani merinci pembiayaan utang terdiri dari penerbitan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp. 337,2 triliun atau 27,9 persen dari pagu Rp. 1.207,3 triliun. Tapi di saat yang sama, pemerintah harus membayar pinjaman (bersih) minus Rp 8,7 triliun.

“Pembiayaan utang mendukung kebutuhan pembiayaan non-utang, termasuk investasi. Ini juga menutup defisit APBN sejalan dengan upaya percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi,” jelasnya.

Pembiayaan pemerintah dikurangi Rp. 5,6 triliun atau hanya tiga persen dari Rp. 184,5 triliun pagu. Kemudian pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan, dan pembiayaan lainnya masih nihil.

“Realisasi pembiayaan investasi Rp 5,6 triliun, termasuk realisasi investasi di LMAN untuk pengadaan tanah proyek strategis nasional (PSN),” ujarnya.

Bendahara negara mengatakan, target pembiayaan utang akan dipenuhi dari penerbitan surat berharga negara (SBN). Nantinya, Bank Indonesia juga akan memberikan kontribusi pembelian SBN sebesar Rp 101,91 triliun.

Sedangkan untuk pembiayaan anggaran keseluruhan sebesar Rp. 323 triliun per Maret 2021. Realisasi tersebut setara dengan 32,1 persen dari pagu Rp. 1.006,4 triliun untuk memenuhi kebutuhan APBN tahun ini.

“Pembiayaan utang itu untuk menunjang kebutuhan non utang, termasuk untuk investasi dan untuk menutupi defisit, serta untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang dirasakan masyarakat dan dunia usaha. Apakah defisit ini produktif dan untuk menunjang dunia usaha? pulih, “katanya.

Pemerintah menganggarkan Rp 1.006 triliun untuk membiayai anggaran tahun ini. Jumlah tersebut terdiri dari pembiayaan hutang sebesar Rp. 1,177 triliun, pembiayaan investasi minus Rp. 184,5 triliun, pemberian pinjaman sebesar Rp. 400 miliar, kewajiban penjaminan emisi Rp. 2,7 triliun, dan pembiayaan lainnya sebesar Rp. 15,8 triliun.




Source