HNW: Pemerintah Fokus pada PPKM Darurat, Jangan Ganggu Dengan Manuver Inkonstitusional

    TRIBUNNEWS.COM – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. M. Hidayat Nur Wahid, MA menyayangkan berbagai manuver inkonstitusional terkait perpanjangan masa jabatan presiden. Manuver yang dimaksud adalah wacana amandemen UUD 1945 melalui referendum atau keputusan presiden.

    Padahal, di tengah pandemi Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan, segala manuver dan kebijakan yang diambil harus konstitusional. Terutama mereka yang dapat membantu bangsa dan negara sebagai kontribusi konstruktif untuk menyelamatkan masyarakat dari Covid-19 dan segala dampaknya.

    Oleh karena itu, Hidayat Nur Wahid, yang akrab disapa HNW, mengkritik usulan yang menginginkan Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan untuk menambah masa jabatan presiden karena darurat Covid-19. Selain inkonstitusional, usulan tersebut tidak sesuai dengan fakta global kasus Covid-19.

    Buktinya, di AS, Selandia Baru, Iran, dan negara lain, tidak ada yang menjadikan pandemi Covid sebagai alasan untuk mengubah konstitusi, termasuk memperpanjang masa jabatan presiden.

    Artinya, usulan tersebut merupakan kelanjutan dari skenario inkonstitusional yang telah dikemukakan sebelumnya. Seperti melalui pembentukan Sekretariat Nasional dan usulan Referendum Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Ada pula wacana perpanjangan masa jabatan, dengan alasan Presiden Habibie, Suharto, dan Soekarno juga tidak punya waktu 5 tahun.

    Bahwa peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan Presiden Soekarno, Suharto dan Habibie, semua terjadi di era UUD 1945 pasal 7 yang belum diubah, dan membiarkan celah ini.

    Namun, HNW mengatakan bahwa kondisi konstitusional telah berubah. Saat ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 7 merupakan hasil amandemen. Pasal tersebut dengan jelas mengatur bahwa masa jabatan Presiden dibatasi hanya 2 kali masa jabatan, dan masing-masing periode adalah 5 tahun.

    Artinya, manuver dan skenario inkonstitusional semacam ini tidak hanya bertentangan dengan komitmen untuk menaati konstitusi, semangat demokrasi, dan cita-cita reformasi. Tetapi juga tidak sesuai dengan prinsip etiket dan kepatutan karena ngotot melakukan hal inkonstitusional di tengah kegagalan negara mengatasi pandemi Covid-19,” ujar HNW.

    “Seharusnya dalam suasana PPKM Darurat, semua pihak berkontribusi menyelesaikan masalah dengan melakukan manuver politik yang menenteramkan dan menghadirkan solusi, agar masyarakat tidak bingung dan tidak resah. Dengan begitu daya tahan tubuh masyarakat akan semakin kuat, dan tidak mudah menjadi korban Covid-19. Jangan coba-coba melakukan manuver-manuver yang tidak sesuai dengan konstitusi, seperti memperpanjang masa jabatan presiden. Selain inkonstitusional, manuver ini meresahkan rakyat. , dan bisa mengikis kekebalan fisiknya,” katanya melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (2/7/2021).

    Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajak semua pihak untuk bahu-membahu berkontribusi dalam penanggulangan penyebaran Covid-19, serta mengawal dan mengingatkan pemerintah untuk serius, agar berhasil mengatasi bencana nasional Covid-19 dengan menerapkan PPKM darurat di berbagai wilayah zona merah.



    https://www.tribunnews.com/mpr-ri/2021/07/03/hnw-pemerintah-fokus-ppkm-darurat-jangan-ganggu-dengan-manuver-inkonstitusional