ICW Desak KPK Segera Periksa Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin

    ICW meminta KPK segera mengirimkan surat pemeriksaan kepada Azis Syamsuddin.

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak pekan ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengirimkan surat pemeriksaan sebagai saksi kepada Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Tindakan ini penting untuk memperjelas poin-poin yang tertuang dalam siaran pers KPK.

    “Jika diringkas, sebenarnya peran Azis sangat signifikan dalam kasus tersebut. Mulai dari memfasilitasi pertemuan antara Penyidik ​​Robin dengan Walikota Tanjung Balai, bahkan meminta Robin untuk membantunya menangani kasus kepala daerah,” ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana. untuk Republika.co.id, Senin (26/4).

    Pemeriksaan Azis sebagai saksi, lanjut Kurnia, juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana Wakil Ketua DPR RI bisa mengetahui seluk beluk penanganan perkara di KPK. Menurut ICW, jika apa yang disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri saat pengumuman tersangka terbukti, maka opsi KPK hanya ada satu, yakni menaikkan status perkara untuk penyidikan dan menetapkan Azis sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran. Pasal 15 UU Tipikor.

    Dalam Pasal 15 UU Tipikor disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan percobaan, pendampingan, atau persekongkolan untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal. 5 sampai Pasal 14.

    Terkait hal tersebut, ICW juga mengingatkan agar jajaran KPK tidak mengulangi perbuatan salahnya saat mengusut kasus korupsi suap benih lobster. Saat itu, Deputi Penindakan telah melarang Antam Novambar dipanggil oleh KPK, padahal yang bersangkutan sudah dipanggil.

    Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri berjanji akan memanggil Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin secepatnya. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, pernyataan politisi dari Partai Golkar itu diperlukan untuk mengungkap keterlibatannya dalam skandal suap dan gratifikasi di Tanjungbalai, Asahan, Sumatera Utara (Sumut).

    “Untuk kepentingan penyidikan, secepatnya dilakukan pemeriksaan,” kata Firli.

    Dalam skandal suap dan gratifikasi Tanjungbalai, KPK menetapkan penyidiknya Stepanus Robin Pattuju sebagai tersangka. Penyidik ​​dari kepolisian dituduh menerima Rp. Uang senilai 1,3 milyar, dari jaminan sebesar Rp. 1,5 miliar.

    Uang bingkisan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial itu diberikan melalui transfer sebanyak 59 kali. Pemberian uang itu terkait upaya Syahrial agar Stepanus menghentikan penyidikan dugaan korupsi dalam jual beli jabatan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.




    Source