ICW mengkritik KPK karena membocorkan informasi penggeledahan

ICW menduga ada pegawai internal KPK yang diduga membocorkan informasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik kegagalan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan barang bukti saat melakukan penggeledahan di kantor PT Jhonlin Baratama di Kabupaten Tanah Bumbu dan lokasi lain di Kabupaten Kotabaru, Selatan. Kalimantan pada Jumat (9/4) pekan lalu. ICW menduga ada pegawai internal KPK yang diduga membocorkan informasi rencana penggeledahan tersebut.

Kejadian ini bukan kali pertama terjadi. Dalam penyidikan kasus suap pengadaan paket sembako di Kemensos, hal yang sama terjadi. Ada beberapa tempat yang saat penggeledahan dilakukan, tidak ada yang ditemukan, “kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada Republika.co.id, Senin (12/4).

Karena itu, ICW merekomendasikan tindakan nyata dari KPK. Mulai dari penyidikan dugaan pelanggaran kode etik oleh Dewan Pengawas dan penyidikan terkait tindakan obstruksi keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Tipikor. Baik dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal KPK.

Menurut ICW, dugaan bocornya informasi penggeledahan itu berdampak buruk pada UU KPK yang baru. Seperti diketahui, pasca berlakunya UU KPK yang baru, penggeledahan yang dilakukan penyidik ​​harus melalui mekanisme perizinan di Dewan Pengawas.

Hal ini mengakibatkan langkah penyidik ​​lamban. Misalnya saat penyidik ​​ingin menggeledah gedung A, namun barang bukti sudah dipindahkan ke gedung B. Jadi penyidik ​​tidak bisa langsung menggeledah gedung B, karena harus melalui pengurusan perizinan. ke Dewan Pengawas, “ujarnya. Kurnia.

Ini berbeda dengan yang diatur dalam Pasal 34 KUHAP. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak ketika penyidik ​​harus segera bertindak dan tidak mungkin memperoleh izin terlebih dahulu, dengan tidak mengesampingkan ketentuan bahwa penyidik ​​dapat melakukan penggeledahan, setelah itu akan dilakukan penggeledahan. kemudian lapor ke Ketua Pengadilan Negeri.

Sebelumnya, KPK menduga sejumlah bukti investigasi kasus suap terkait pemeriksaan pajak 2016 dan 2017 di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemkeu) sengaja dihilangkan. “Di dua lokasi tersebut tidak ditemukan bukti yang dicari KPK karena diduga ada pihak-pihak tertentu yang sengaja kehilangan,” kata Plt juru bicara KPK, Ali Fikri.

Terkait hal itu, KPK mengingatkan akan menjerat pihak-pihak yang sengaja kehilangan barang bukti. Pihak ini bisa dijerat pasal 21 UU Tipikor terkait penghambat proses penyidikan.

“KPK mengingatkan mereka yang dengan sengaja mencegah, menghalangi, atau menggagalkan proses penyidikan yang sedang berjalan, bisa dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Tipikor,” kata Ali.




Source