Ikut Kampanye, Pejabat Negara dan Daerah Harus Mendapat Ijin Atasan

    Sumbawa Besar, Gaung NTB – Selama masa kampanye, pejabat negara termasuk termasuk pejabat daerah yang ingin mengikuti kampanye harus mengajukan dan mendapatkan ijin kampanye dari atasannya.

    Seperti disampaikan anggota KPU Sumbawa, Muhammad Ali SIP, bahwa sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2020 pasal pasal 63, menyebutkan bahwa bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kab/kota, pejabat negara lainnya dan pejabat daerah dapat ikut kegiatan kampanye dengan mengajukan izin kampanye sebagaimana peraturan yang berlaku.

    Lebih lanjut disampaikan Muhammad Ali, untuk Gubernur harus mendapatkan izin dari Mendagri, bupati dan wakil harus mendapatkan izin Gubernur, sementara untuk DPR/DPRD atas izin Pimpinan DPR/DPRD atau pimpinan fraksi.

    “Surat izin tersebut harus disampaikan kepada KPU Sumbawa paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan kampanye,” terangnya.

    Hal yang sama disampaikan Bawaslu Sumbawa, melalui Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, Hamdan SSosI, bahwa untuk mencegah potensi pelanggaran, terutama pada tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, maka pejabat negara khususnya Anggota DPRD harus mengajukan izin sebelum mengikuti Kegiatan Kampanye Pasangan Calon.

    “Berdasarkan regulasi jika Anggota DPRD yang ingin mengikuti kegiatan kampanye, maka harus mengajukan izin, ketentuannya paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan kampanye telah disampaikan ke KPU dan ditembuskan ke Bawaslu”, jelas Hamdan.

    Adapun mekanisme permohonan izin anggota DPRD jelasnya, Anggota DPRD mengajukan ijin kepada Pimpinan DPRD, selanjutnya setelah mengajukan surat permohonan izin, maka Pimpinan DPRD mengeluarkan surat keterangan persetujuan izin mengikuti kampanye kepada yang bersangkutan.

    “Surat itu nanti disampaikan ke KPU dan ditembuskan ke Bawaslu sebagai bukti, bahwa yang bersangkutan pada tanggal sekian akan mengajukan izin”, terangnya.

    “Kendati proses izin kampanye anggota dewan menjadi ranah KPU sebagai penyelenggara teknis, namun Bawaslu akan melakukan pengawasan, termasuk akan menindak apabila ditemukan adanya pelanggaran,” tandasnya.

    Selain itu sambung Hamdan, yang harus oleh Anggota DPRD yang mengikuti kampanye, yakni dilarang menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan pemenangan dalam pemilihan dan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.

    Faslitas negara yang dimaksud sebutnya, seperti kendaraan dinas, gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya. (Gac)

    Tags: Bawaslu