Indonesia dinilai bisa tegas mencegah kampanye LGBT

Indonesia dinilai bisa tegas mencegah kampanye LGBT

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Pemerintah Malaysia berencana memperketat hukuman bagi mereka yang mengkampanyekan LGBT. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Pengembangan Seni Budaya dan Peradaban Islam Ustaz Jeje Zaenudin menilai sikap Malaysia sangat baik dan tegas, sehingga patut ditiru oleh Indonesia.

“Secara konstitusional, negara kita Indonesia juga bisa lebih tegas terhadap kelompok yang mengkampanyekan LGBT,” kata Ustaz Jeje kepada wartawan. Republik, Selasa (29/6).

Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Islam (PP Persis) ini mengatakan, sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab merupakan falsafah dasar negara Indonesia. Kedua sila ini bisa menjadi dasar untuk melegitimasi pembuatan regulasi yang lebih ketat untuk mencegah kampanye dan promosi LGBT di Indonesia.

“Sebagai Ketua MUI Bidang Pengembangan Seni Budaya dan Peradaban Islam, saya menilai gerakan dan kampanye LGBT sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur budaya dan peradaban bangsa Indonesia,” ujarnya.

Ustaz Jeje menekankan bahwa bahkan gerakan dan kampanye LGBT bertentangan dengan semua peradaban manusia normal di dunia. LGBT yang dinyatakan oleh agama sebagai dosa besar dan bertentangan dengan fitrah hati nurani manusia, perlu diupayakan pengobatan dan terapi penyembuhan.

Sebab, kata dia, bagaimana LGBT bisa diterima sebagai perilaku normal. Lalu apakah atas nama kebebasan dan hak asasi manusia, LGBT bisa dikampanyekan. Ustaz Jeje menegaskan bahwa hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia adalah hak asasi manusia yang berdasarkan dan berdasarkan nilai-nilai agama dan beradab.

“Oleh karena itu, Indonesia harus mengupayakan regulasi preventif yang melindungi budaya dan peradaban bangsa Indonesia,” ujarnya.

Pakar Hukum Pidana Suparji Ahmad berpendapat, hukum di Indonesia tentang kampanye perilaku LGBT belum memiliki aturan yang jelas dan sanksi yang tegas. KUHP atau UU belum secara eksplisit menjerat kampanye LGBT.

“Secara teknis, kriteria kampanye LGBT juga tidak jelas, sehingga bisa multitafsir,” ujarnya kepada Republika, Minggu (27/6).

Dikatakannya, untuk itu perlu diatur secara pasti, jelas dan tegas dalam KUHP. Ketentuan dalam KUHP dimaksudkan untuk mencegah perilaku LGBT, termasuk mereka yang mengkampanyekan LGBT.

Ia menegaskan, karena praktik tersebut bertentangan dengan ideologi dan konstitusi serta pola hubungan antarmanusia yang berlaku secara universal. Suparji berharap pemerintah dan DPR memperkuat pelarangan LGBT dengan melarang melalui ketentuan RKUHP dan merumuskan sanksi jera.



https://www.republika.co.id/berita/qvgnxz430/indonesia-dinilai-bisa-tegas-cegah-kampanye-lgbt