Indonesia Dukung Kebijakan Subsidi Perikanan di WTO

Subsidi perikanan di WTO memasuki tahap penting setelah diskusi selama 20 tahun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Indonesia mendukung penetapan disiplin subsidi perikanan di World Trade Organization (WTO). Komitmen ini diharapkan dapat mengurangi terjadinya illegal fishing (penangkapan ikan ilegal) keliling dunia.

Masalah ini telah dibahas selama lebih dari 20 tahun dan diharapkan kesepakatan bersama antara anggota WTO akan segera tercapai.

“Indonesia sepenuhnya siap untuk terus terlibat dalam proses negosiasi di WTO Jenewa untuk mencapai hasil yang positif, seimbang, efektif dan konsensus oleh seluruh anggota WTO. Indonesia juga mendukung penyelesaian negosiasi untuk menciptakan disiplin subsidi perikanan yang efektif,” kata Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono, dalam siaran pers di Kementerian Perdagangan, Minggu (18/7).

Menurut Djatmiko, Indonesia juga mendukung perlindungan terhadap skala kecil dan perikanan rakyat untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang (LDC). Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme perlakuan khusus dan berbeda (SDT) yang harus tetap menjadi prioritas utama dalam pembahasan negosiasi.

Djatmiko mengatakan, negosiasi subsidi perikanan di WTO memasuki tahapan penting setelah melalui proses yang sudah berlangsung lebih dari 20 tahun. Untuk pertama kalinya, Pertemuan Tingkat Menteri diadakan secara khusus untuk memberikan bimbingan politik kolektif sebagai upaya untuk menyelesaikan isu-isu spesifik negosiasi.

Djatmiko menambahkan, perbedaan pandangan antar anggota dalam menanggapi teks negosiasi yang dikeluarkan oleh Ketua Perundingan Santiago Wills masih cukup tinggi.

Negara berkembang dan LDCs pada umumnya masih memandang bahwa isi dari teks negosiasi tidak mencerminkan posisi yang seimbang antara negara pemberi subsidi besar dengan negara berkembang dan LDCs. Khusus terkait isu SDGT dan pendekatan pengelolaan perikanan di pilar penangkapan ikan yang berlebihan dan kelebihan kapasitas (OFOC).

Sementara itu, negara-negara maju tetap dalam posisi menuntut pembentukan disiplin terukur yang tidak memberikan cek selimut Fleksibilitas SDT dalam bentuk permanen mengukir untuk negara berkembang.



https://www.republika.co.id/berita/qwg927368/indonesia-dukung-kebijakan-subsidi-perikanan-di-wto