Industri Kelapa Sawit Disebut Mampu Mengentaskan Kemiskinan di Papua

    Pengembangan kelapa sawit mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Industri kelapa sawit masih menjadi industri yang paling menjanjikan bagi perekonomian nasional. Termasuk untuk pembangunan ekonomi di kawasan Indonesia Timur.

    Luas cakupan kelapa sawit Indonesia adalah 16,38 juta hektar. Sedangkan luas tutupan wilayah Indonesia bagian Timur yaitu Pulau Sulawesi, Maluku dan Papua adalah 553.952 hektar atau 3,38 persen dari total tutupan kelapa sawit nasional. Khusus di Provinsi Papua, luas tutupan kelapa sawit 58.656 hektar dan Papua Barat 110.496 hektar.

    Deputi Bidang Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan lokasi tutupan kelapa sawit di wilayah Papua Barat berada di beberapa kabupaten, yakni Manokwari, Sorong, Sorong Selatan, Maybrat, Teluk Bintuni, dan Fak Fak.

    Lokasi tutupan kelapa sawit di wilayah Papua berada di beberapa kabupaten yaitu Nabire, Jayapura, Keerom. Boven Digoel, Mappi dan Merauke. Pola distribusi tutupan kelapa sawit juga berkelompok dan kolaboratif.

    Potensi pengembangan kelapa sawit di Kawasan Timur Indonesia harus terus dilakukan karena bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah efek pengganda.

    Upaya pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan melalui kelapa sawit adalah melalui Program Peremajaan Kelapa Sawit Masyarakat (PSR). Secara umum target PSR 2020-2022 mencapai 540 hektar di 21 provinsi dengan melibatkan kurang lebih 43 ribu pekebun, khusus untuk Papua target PSR mencapai 6 ribu hektar.

    Manfaat PSR antara lain peningkatan produktivitas tanaman, peningkatan pendapatan petani, dan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan.

    Target PSR 2020-2022 di Pulau Papua 6 ribu hektare, terdiri dari Papua Barat 3 ribu hektare dan Papua 3 ribu hektare, kata Musdalifah dalam Webinar yang digelar Forum Jurnalis Pertanian (Forwatan), Senin ( 12/4).

    Namun, dia tidak menampik adanya tantangan dalam mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Papua. Diantaranya adalah produktivitas yang rendah, infrastruktur dan sarana transportasi yang tidak memadai, konflik sosial dengan masyarakat adat dan kapasitas masyarakat yang terbatas.

    “Kebijakan pemerintah yang diperlukan untuk pengembangan sawit rakyat adalah peremajaan sawit rakyat, program perbaikan infrastruktur dan program multimoda di Papua,” ujarnya.

    Selain itu, upaya lainnya antara lain moratorium perizinan perkebunan kelapa sawit dan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan serta perlunya Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO).

    Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Merauke Justina Sianturi mengatakan peran kelapa sawit dalam pembangunan dan investasi di Kabupaten Merauke. Bagi masyarakat, industri ini mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 2.474 orang asli Papua, memperoleh penghasilan dari perkebunan plasma dan meningkatkan perekonomian masyarakat serta menciptakan lapangan kerja baru.

    Peran lain kelapa sawit adalah pemberdayaan masyarakat yang dapat menggerakkan perekonomian masyarakat sebagai wadah untuk memasarkan hasil perkebunan usaha masyarakat. Perbaikan lingkungan, serta menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat.

    Tantangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Merauke adalah masalah kepemilikan tanah, terbatasnya sarana dan prasarana pendukung serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat adat mengenai investasi di perkebunan kelapa sawit.

    Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah, Imam Azis mengatakan, kelapa sawit memang merupakan industri prioritas dalam pengentasan kemiskinan, oleh karena itu pengembangan kelapa sawit juga harus dilakukan di Kawasan Timur Indonesia. Namun tata kelola kelapa sawit perlu ditingkatkan, dimulai dari pengelolaan perkebunan dan pekebun yang terlibat dalam kemajuan kelapa sawit.

    “Pemerintah pusat siap memberikan insentif untuk mendukung kelapa sawit dan siap mensejahterakan petani,” ujarnya.




    Source