Ini adalah pasal baru dalam UU ITE

    Pasal baru dalam UU ITE mengatur tentang tindak pidana berita palsu.

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Tim Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Sugeng Purnomo mengungkapkan pasal baru yang akan dibahas untuk dimasukkan dalam UU ITE. Ia mengungkapkan bahwa pasal tersebut adalah Pasal 45C.

    “Mengenai Pasal 45C, pasal ini merupakan tindak pidana yang telah kami rumuskan, yang sebenarnya merupakan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan di luar UU ITE, kami coba rumuskan untuk kami masukan di sini,” kata Sugeng dalam rekaman video yang diterima. oleh Republika, Sabtu (22/5).

    Dijelaskannya, selama ini dalam menghadapi tindak pidana terkait pelaporan palsu terkait konsumen diatur dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE. Sedangkan untuk pelaporan palsu lainnya yang menimbulkan kerancuan, diatur dalam pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Ketentuan Hukum Pidana.

    “Kita coba susun menjadi Pasal 45 C. Ini pasal baru. Sedangkan pasal lainnya merupakan pasal pengembangan dari pasal yang sudah ada. Kita sedang menyusun ulang,” terangnya.

    Pasal lain yang ia maksud adalah pasal 27, 28, 29, dan 36 UU ITE. Sub Tim II Tim Pemeriksa UU ITE mengusulkan agar pasal-pasal itu direvisi tentang unsur-unsur perbuatan yang dilarang di dalamnya sehingga pengaturannya lebih ketat.

    “Antara lain karena ada putusan MK yang menyatakan mengubah substansi pasal. Jadi ini salah satu pertimbangannya,” ujarnya.

    Ia juga menjelaskan bahwa tim tersebut secara khusus membahas pasal 36 UU ITE. Sebab, dalam Pasal 36 UU ITE disebutkan bahwa jika terjadi tindak pidana yang dilarang dan merugikan korban, maka hukumannya digandakan, yakni menjadi 12 tahun.

    “Dalam ketentuan pasal 36 tidak pernah dijelaskan, karena pasal 36 sanksi pidana diatur dalam pasal 51 selama 12 tahun, tetapi kerugiannya tidak pernah dijelaskan. Ini yang ingin kami jelaskan,” ujarnya. .

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menyatakan bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak akan dicabut. Pemerintah hanya akan membuat revisi terbatas dan menambahkan satu pasal pada undang-undang kontroversial tersebut.

    “UU ITE masih sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi dan menghukum, bukan menghukum ya menghukum dunia digital. Itu masih sangat dibutuhkan. Oleh karena itu UU ITE tidak akan ada pencabutan,” ujar Mahfud dalam sambutannya. jumpa pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (29/4).

    Menurut Mahfud, di seluruh dunia saat ini sedang menyempurnakan regulasi yang serupa dengan UU ITE dan negara-negara yang belum memiliki regulasi tersebut sedang membuatnya. Ini dilakukan karena dunia digital semakin jahat. Atas dasar itu, pemerintah menilai UU ITE masih sangat dibutuhkan.

    Mahfud melanjutkan untuk mengatasi kecenderungan salah tafsir dan ketimpangan dalam penerapan aturan tersebut, maka akan ditetapkan pedoman teknis dan kriteria pelaksanaan. Pembentukan kedua hal tersebut akan diputuskan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Kementerian.

    “Menkominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri. Ini bentuk pedoman yang nanti jadi bismillah, Pak Menkominfo katanya buku satu, buku pintar untuk wartawan, masyarakat, Polri, dan Jaksa Agung. ,” dia berkata.

    Selain itu, pemerintah juga akan melakukan revisi semantik atau revisi terbatas terhadap perubahan kalimat dalam UU ITE. Perubahan kalimat dilakukan dalam bentuk penambahan frase atau perubahan frase dan berupa penambahan penjelasan. “Memang untuk memperkuat ada tambahan pasal yaitu penambahan pasal 45C,” ujarnya.




    Source