Ini yang harus jadi evaluasi pemerintah apakah kebijakannya memperpanjang PPKM atau tidak

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali resmi berakhir hari ini, Senin (9/8/2021).

    Hingga malam ini, pemerintah belum menindaklanjuti.

    Wakil Ketua DPR Bidang Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) mendorong Pemerintah Pusat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) bersama Satgas Penanganan Covid-19 Pusat dan Daerah untuk mengevaluasi secara komprehensif. perpanjangan PPKM yang telah dilaksanakan.

    Serta mempertimbangkan masukan dari ahli epidemiologi dan memperhatikan kelompok usaha dan masyarakat yang terkena dampak.

    “Hasil evaluasi PPKM dan masukan tersebut harus dijadikan acuan bagi pemerintah dalam menentukan perpanjangan atau tidak kebijakan PPKM,” kata Gus Muhaimin kepada wartawan, Senin (9/8/2021).

    Baca juga: Harapkan PPKM Diperpanjang, Anggota DPR RI: Pemerintah hanya boleh menaikkan dan menurunkan level

    Gus Muhaimin mengatakan daerah yang akan menurunkan tingkat status PPKMnya harus tetap waspada dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes) untuk mencegah lonjakan kasus kembali, mengingat penambahan kasus aktif Covid-19 secara nasional masih tinggi dan belum berkurang. secara signifikan.

    Sementara itu, bagi daerah yang akan mengalami kenaikan level atau tetap berada pada level tertinggi PPKM agar lebih memperketat aturan PPKM di daerahnya masing-masing, menambah jumlah tes Covid-19, memperbanyak tracking, dan meningkatkan upaya pengobatan Covid- 19 pasien di rumah sakit. serta mereka yang mengasingkan diri (isoman).

    Seperti memastikan ketersediaan obat-obatan Covid-19, ruang isolasi, oksigen, hingga tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas, serta meningkatkan upaya persuasi humanistik kepada masyarakat agar bersama-sama disiplin dalam melaksanakan prosedur kesehatan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. kegiatan,” jelasnya.

    Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memastikan jaring pengaman sosial, baik berupa subsidi maupun bansos harus mencukupi dan terdistribusi secara merata dan tepat sasaran. masyarakat yang terkena dampak pandemi.

    “Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga harus terus mendistribusikan vaksin Covid-19 secara masif ke seluruh wilayah di Indonesia secara merata, karena saat ini animo masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi cukup tinggi namun terkendala dengan ketersediaan vaksin yang terbatas,” ujarnya. .

    Oleh karena itu, kata Gus Muhaimin, Kementerian Kesehatan perlu meningkatkan upaya pemenuhan ketersediaan vaksin, baik dengan mengintensifkan produksi vaksin dari dalam negeri, maupun vaksin impor.

    Ia juga meminta pemerintah daerah yang memutuskan untuk memperpanjang status PPKM, baik di wilayah Jawa-Bali, maupun pemekaran di luar pulau Jawa-Bali, untuk memperhatikan kelompok masyarakat yang paling terdampak pandemi, seperti usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). fakir miskin atau kurang mampu, tuna wisma, pengangguran, hingga anak-anak yang kehilangan orang tua akibat Covid-19.

    “Hal ini penting agar mereka tidak hanya memberikan subsidi atau bansos, tetapi juga merangkul dan memberdayakan mereka agar diberikan arahan atau kegiatan positif yang dapat membantu mereka tetap hidup dan bertahan di masa pandemi,” jelasnya.



    https://www.tribunnews.com/nasional/2021/08/09/hal-ini-harus-jadi-evaluasi-pemerintah-jika-ambil-kebijakan-perpanjang-atau-tidaknya-ppkm