IPW: Bisik Kapolri yang Usulkan Buat Telegram Larangan Media Siaran Kekerasan

Laporan Jurnalis Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesia Police Watch (IPW) mengkritik pencabutan surat telegram Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait larangan media menyiarkan kekerasan polisi.

Ketua Presidium Pengawasan Polisi Indonesia (IPW) Neta S Pane menilai pencabutan surat telegram itu menjadi preseden buruk bagi institusi Polri.

Kasus pencabutan TR atau surat Kapolri tentang pelarangan wartawan melaporkan kekerasan polisi menjadi preseden yang menunjukkan polisi tidak profesional dan plin-plan. Patut ditanyakan siapa bisikan para Kapolri akan mengeluarkan TR, “kata Neta saat dikonfirmasi, Kamis (8/4/2021). .

Baca juga: Mencabut larangan pemberitaan media tentang kekerasan, surat telegram Kapolri hanya bertahan sehari

Akibat ulah bisikan tak profesional itu, kata Neta, banyak pihak yang mengecam Kapolri. Akhirnya Kapolri mencabut kebijakannya.

“IPW berharap bisikan segera ditangani dan dicopot oleh Kapolri dari jabatannya karena telah mempermalukan Kapolri. Fenomena dan hasil tindakan bisikan itu menunjukkan Kapolri belum siap dengan konsep itu. akan diterapkan dan hanya berusaha. Kalau cara ini tetap terjadi, masyarakat pasti akan bertanya. Ditanya, ada apa dengan Kapolri dan bagaimana dengan konsep ketelitiannya, ”ujarnya.

Baca juga: Multitafsir, Alasan Kapolri mencabut Surat Telegram Larangan Media Menyiarkan Kekerasan oleh Aparat

Menurut dia, sebenarnya tidak ada yang istimewa dengan surat dari Kapolri tertanggal 5 April 2021 itu, karena surat tersebut untuk internal Polri.

Hanya saja, kata dia, telegram Kapolri bisa disalahgunakan untuk membatasi dan tidak memberi akses kepada pers atas insiden yang melibatkan internal Polri, apalagi yang negatif.

“Surat Kapolri bukan untuk eksternal polisi, apalagi untuk melarang pers karena Kapolri tidak punya kewenangan untuk melarang pers. Dalam tugasnya pers dilindungi Undang-Undang Pers,” jelasnya. .

Baca juga: Multitafsir, Alasan Kapolri mencabut Surat Telegram Larangan Media Menyiarkan Kekerasan oleh Aparat

Dia menjelaskan, Kapolri dan jajarannya harus tahu bahwa pers berhak meliput, mengusut, dan menyiarkan pemberitaan asalkan sesuai dengan UU Pers.

Selain itu, Kapolri dan jajarannya harus tahu bahwa mereka adalah pejabat publik yang digaji dari uang rakyat, sehingga tetap perlu mewadahi pers sebagai pilar kendali publik.

“Tapi karena TR Kapolri sudah dicabut, tentu masalah ini menutup pembukuan dan IPW berharap sikap plin-plan di elit polisi tidak terulang lagi,” ujarnya.

Berita Terkait




Source