Jaga Laut Natuna Utara, Sinergi Antar Lembaga Jangan Lemah!

    Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Chief Executive Officer Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Mas Achmad Santosa menilai koordinasi dan sinergi antar lembaga menjadi kunci pengamanan Laut Natuna Utara.

    Santosa mengatakan, saat ini dibutuhkan koordinator patroli keamanan laut yang belum tersedia. Aturan terkait koordinasi patroli keamanan, kata dia, saat ini sedang dibahas di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

    Aturan yang sedang diproses, kata dia, pada dasarnya ingin mensinergikan, menyinkronkan, mengoordinasikan patroli keamanan maritim dengan sebaik-baiknya.

    Ia mengatakan pada tahun 2020 Jokowi menyatakan keinginannya untuk memiliki penjaga pantai yang kuat.

    Baca juga: Ada aktivitas kapal riset China di Laut Natuna Utara, disarankan pemerintah Indonesia mengirimkan nota diplomatik

    Penjaga pantai tangguh yang dimaksud, kata dia, bukanlah Bakamla saat ini, melainkan Bakamla baru yang diperkuat.

    Baca juga: Peneliti Ungkap Kronologi Kapal HYDZ10 dan Kapal China Lainnya Masuk Laut Natuna Utara

    Sementara itu, kata dia, yang diatur dalam undang-undang baru tersebut adalah koordinator penegakan hukum perikanan yang berada di bawah kendali Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    Satgas 115 KKP bentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi), katanya, sebagian besar ditugaskan untuk menangani illegal fishing.

    Baca juga: Pakar Hukum Internasional Ungkap Makna Manuver Angkatan Laut China di Laut Natuna

    Hal itu disampaikan dalam Press Briefing bertajuk “Ancaman Keamanan Laut Terhadap Hak Berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara” yang digelar secara virtual oleh Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) pada Jumat (24/9/2021).

    Baca juga: Bakamla: Eskalasi Konflik Berkembang di Laut Natuna Utara

    “Saya kira kuncinya itu koordinasi. Tapi yang paling penting sebenarnya sinergi. Misal kita kumpulkan kapal dari Hubla, Bakamla, TNI AL, KKP, Bea Cukai, Polisi itu dari Polairud sendiri, lumayan baru dari Korea kan , Jika dikumpulkan, tidak akan buruk untuk mengamankan kawasan Natuna Utara,” katanya.

    Meski koordinator patroli keamanan itu penting, lanjutnya, tetap perlu dilakukan penegakan hukum oleh penyidik ​​dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

    Dia mencontohkan, penyidikan bisa dilakukan oleh polisi, KKP, dan TNI AL.

    “Seperti halnya coast guard di Amerika Serikat, dia tidak memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi, tapi dia mengkoordinir keamanan maritim. Tapi investigasinya dilimpahkan ke institusi lain,” katanya.

    Dalam jangka panjang, kajian mendalam oleh pemerintah mengenai Minimum Essential Force (MEF) yang ideal harus dilakukan dalam mengamankan laut Indonesia.

    “Saya kira kita harus melakukan kajian, kan. Kalau bisa, itu bagus sekali,” kata Santosa.



    https://www.tribunnews.com/nasional/2021/09/25/amankan-laut-natuna-utara-sinergi-antarlembaga-negara-jangan-loyo