JAKSA AJUKAN SAKSI TERAKHIR KASUS ADD PAMANTO

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumbawa terdiri dari Jaksa Fajrin Irwan Nurmansyah SH dan Jaksa Cyrilus Iwan Santosa Rumangkang SH, Rabu (hari ini 27/12) berencana mengajukan paling tidak 3 (tiga) orang saksi terakhir pada sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan dana desa (ADD) Desa Pamanto Kecamatan Empang Sumbawa tahun anggaran 2015/2016 lalu, yang diduga mengalami kerugian negara mencapai sekitar Rp 1,3 Miliar, yang melibatkan terdakwa utama Jaya Maulana (56) mantan Kades Pamanto Kecamatan Empang Sumbawa, guna melengkapi unsur pidana korupsi yang didakwakan.
Kendati sudah 8 orang saksi diajukan kedepan persidangan terbuka untuk umum yang digelar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram, dimana pada sidang sebelumnya sejumlah Staf dan bendahara desa telah memberikan keterangan kesaksiannya yang cukup membuat terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukum (Advocat) Mataram yang ditunjuk sendiri, tak dapat berbuat banyak kecuali membenarkan dan mengakui perbuatan yang telah dilakukan, dan kini tim JPU kembali memanfaatkan waktu yang ada untuk mengajukan tiga orang saksi terakhir yang tercantum didalam BAP.
Sebagaimana dijelaskan salah seorang anggota Tim JPU Kejari Sumbawa Jaksa Fajrin Irwan Nurmansyah SH kepada Gaung NTB kemarin bahwa Tim Jaksa menyatakan rasa optimisme dan keyakinan yang mendalam kalau sejumlah unsur pidana yang didakwakan kepada terdakwa Jaya Maulana mantan Kades Pamanto Empang tersebut telah mampu dibuktikan secara sah dan meyakinkan, dengan melihat fakta yang telah terungkap dipersidangan secara jelas perbuatan yang dilakukan terdakwa, apalagi dengan dukungan sejumlah dokumen bukti yang diajukan, karena itu pada sidang lanjutan Rabu 27 Desember ini, tim Jaksa akan mengajukan paling tidak ada 3 orang saksi lagi terdiri dari pemilik toko alat tulis, pemilik rumah makan dan konsultan ADD guna menguatkan sejumlah keterangan saksi lainnya.
Bahkan Kasi Pidsus Kejari Sumbawa Anak Agung Raka Putra Dharmana SH selaku koordinator tim JPU kepada Gaung NTB juga menyatakan keyakinan yang mendalam kalau perbuatan tindak pidana korupsi atas penyimpangan pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan dana desa (ADD) Pamanto Empang yang dilakukan oleh terdakwa optimis akan mampu dibuktikan, dimana terdakwa Jaya Maulana sendiri dalam kasus ADD Pamanto ini, oleh tim JPU Kejari Sumbawa dikenai dengan ancaman pelanggaran sejumlah pasal pidana berlapis melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Sub (1)-(b) ayat (2) dan (3) UU No 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan ancaman pidana dan denda yang cukup tinggi, dan tunggu saja hasil akhir persidangannya.