Jaksa Akan Ajukan Dua Saki Ahli Dalam Kasus PAUD KSB

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Setelah Tim Jaksa Penuntut Umum Kejari Sumbawa dibawah koordinator Kasi Pidsus Kejari Sumbawa Reza Safetsila Yusa SH pekan kemarin berhasil menuntaskan pengajuan dan pemeriksaan belasan saksi terkait yang tercantum didalam BAP termasuk pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat dari Dirjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tuntas dilakukan, maka untuk sidang lanjutan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam proyek pembangunan UGB – PAUD Terpadu Kecamatan Jereweh KSB Tahun 2012 lalu yang dibiayai pembangunannya menggunakan bantuan gelontoran dana dari Kemendikbud-RI (Dirjen PAUDNI) senilai Rp 800 Juta yang melibatkan dua terdakwa berinitial Khr S.Pd (52) selaku ketua panitia pembangunan ( kini menjabat sebagai Kabid pada Dishub KSB ) dan Mhs (43) oknum swasta/konsultan itu, maka pekan depan akan diajukan dua orang saksi ahli untuk lebih menguatkan sejumlah unsur pidana korupsi yang didakwakan kepada kedua terdakwa PAUD KSB dimaksud.

Sebagaimana dijelaskan Jaksa Reza Safetsila Yusa SH Kasi Pidsus Kejari Sumbawa ini dalam keterangannya kepada Gaung NTB diruang kerjanya Jum’at (28/06) kemarin, membenarkan kalau belasan saksi terkait yang terantum dalam BAP sudah tuntas diajukan dan diperiksa intensif oleh hakim Tipikor Mataram pekan lalu, maka pada sidang lanjutan pekan depan, tim Jaksa berencana akan mengajukan dua orang saksi ahli, baik itu dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia Perwakilan Mataram maupun seorang ahli hukum pidana dari Universitas Mataram (UNRAM).

Kendati tim jaksa telah berhasil membuktikan sejumlah unsur pidana yang didakwakan, sesuai dengan hasil fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan belasan saksi terkait kata Jaksa Reza, namun tim jaksa akan mengajukandua orang saksi ahli guna mendukung secara mendalam unsur pidana korupsi yang dilakukan oleh kedua terdakwa PAUD KSB yang dijerat dalam kasus dugaan tindak pidana dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur didalam Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Sub a dan b ayat (2) dan (3) UU No 31 Tahun 1999 yang dirubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan ancaman pidana yang cukup berat, paparnya.

Perbuatan kedua terdakwa lelaki Khr S.Pd dan Mhs tersebut terjadi dalam kurun waktu tahun 2012 lalu, berawal dari pembentukan Panitia Pembangunan UGB-PAUD Jereweh KSB yang diketuai oleh tersangka, sehingga ketika itu dibuatlah proposal usulan untuk mendapatkan bantuan dana pembangunan dari Pemerintah Pusat melalui Kemendikbud RI (Dirjen PAUDNI) yang menyetujui pengalokasian anggaran senilai Rp 800 Juta yang dimasukkan dan dicairkan melalui rekening BRI secara bertahap, namun sampai dengan batas waktu jatuh tempo 31 Desember 2012 ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan pembangunan PAUD tersebut belum selesai, kendati tersangka (terdakwa) pada pelaporannya yang ditujukan ke Dirjen PAUDNI bahwa pekerjaan pembangunan telah rampung 100%, dan hingga kini bangunan PAUD Jereweh tersebut tidak bisa digunakan dan dimanfaatkan karena bagian atapnya sudah tidak ada, juga bangunannya mengalami retak-retak dan rusak, dengan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan mencapai sekitar Rp 782 Juta lebih, papar jaksa Reza.