Jaksa KPK Berikan Status ‘Justice Collaborator’ kepada Suharjito

    Tergugat berterus terang, kooperatif dan mau membuka keterlibatan pihak lain.

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan status “Justice Collaborator” atau pelaku yang bekerjasama dengan penegakan hukum kepada pemilik dan Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP). ) Suharjito. Dia sebelumnya didakwa menyuap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

    “Kami berpendapat karena tergugat secara lugas dan kooperatif dalam memberikan informasi dan bersedia membuka keterlibatan pihak lain dalam perkara ini, maka permohonan terdakwa dapat dikabulkan,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Siswandhono di sela-sela perkara ini. sidang penuntutan, di Pengadilan Aksi. Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (7/4).

    Dalam kasus ini, Suharjito didakwa 3 tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta subsider 6 bulan penjara karena menyuap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sejumlah Rp 2,146 miliar yang terdiri dari 103 ribu. Dolar Amerika Serikat (sekitar Rp1,44 miliar) dan Rp706.001 .440.

    Suap itu diberikan agar Edhy Prabowo melalui Andreau Misanta Pribadi dan Safri mempercepat proses pemberian izin budidaya dan ekspor benih lobster clear (BBL) kepada PT DPPP.

    Suharjito kemudian mengajukan permohonan “Justice Collaborator” pada 13 Januari 2021 kepada pimpinan KPK. “Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan syarat pemberian ‘keadilan kolaborator’, itu terkait dengan permintaan tergugat untuk ditetapkan sebagai ‘kolaborator keadilan’, setelah ditinjau dan dipertimbangkan selama proses penyidikan, penuntutan, kami dari pendapatnya bahwa tergugat lugas, ”kata jaksa lagi.

    Ketentuan mengenai “Justice Collaborator” (JC) ada dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011, yaitu untuk menjadi JC, pelaku harus mengakui kejahatannya, bukan pelaku utama dan memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan.

    Namun, pernyataan KPK sebagai ‘Justice Collaborator’ akan diberikan setelah terdakwa bersaksi sebagai saksi dalam kasus terdakwa lainnya, ”kata jaksa.

    sumber: Antara




    Source