Jaksa Pinangki Disorot Karena Masih Terima Gaji

    TRIBUNNEWS.COM – Simak ketentuan hukum tentang gaji pegawai negeri sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersandung kasus seperti Kejaksaan Pinangki Sirna Malasari.

    Seperti diberitakan sebelumnya, terpidana Jaksa Pinangki kembali menjadi sorotan.

    Meski mendekam di Lapas Kelas IIA Tangerang, diketahui Pinangki masih dibayar sebagai ASN.

    Demikian juga perhatian Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengkritik tindakan Kejaksaan Agung RI dan Kementerian PANRB dalam kasus Pinangki.

    Baca juga: MAKI Desak Erick Thohir Keluarkan Emir Moeis dari Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda

    Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mendesak kedua lembaga negara itu segera bertindak tegas untuk mempertimbangkan pemberhentian tidak hormat (PTDH) ke Pinangki.

    Begitu status hukum kasus yang menjerat Pinangki itu berubah.

    Ketentuan hukum mengenai gaji pegawai negeri sipil seperti yang dialami oleh mantan Jaksa Penuntut Umum Pinangki tersebut juga telah diatur dalam undang-undang, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) no. 17/2020 tentang Perubahan Atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Pegawai Negeri Sipil.

    Termasuk pemberhentian PNS terkait pemutusan gaji.

    Baca juga: Calon Hakim Agung Jupriyadi Ditanya Soal Pengurangan Hukuman Djoko Tjandra dan Pinangki

    Pernah melaporkan Tunai, Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono menjelaskan dalam PP No 17/2020 ada sejumlah perubahan, di antaranya guru dan dosen yang mendapatkan cuti tahunan.

    “Ada perubahan PP 11/2017 menjadi PP 17/2020, kalau soal cuti, yang baru guru dan dosen mendapatkan cuti tahunan yang sebelumnya tidak mereka dapatkan,” katanya kepada Kompas.com, Rabu (29/7/2020).



    https://www.tribunnews.com/nasional/2021/08/06/jaksa-pinangki-disorot-karena-disebut-masih-terima-gaji-ini-aturan-hukum-gaji-pns-terlibat-kasus