Jaksa Suharjito, Suap Edhy Prabowo 3 tahun penjara dan denda Rp 200 juta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menggugat Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito dengan hukuman penjara 3 tahun dan denda Rp. 200 juta, subsider 6 bulan penjara.

JPU menyatakan Suharjito terbukti terus melakukan korupsi terhadap pejabat negara, dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

“Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan terus melakukan korupsi,” kata jaksa yang membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor di Jakarta, Rabu (7/4/2021).

“Menghukum terdakwa Suharjito 3 tahun kurungan dikurangi masa kurungan dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan,” lanjutnya.

Baca juga: Sidang Tuntutan Edhy Prabowo Menjalani Sidang Hari Ini

Adapun pertimbangan yang memberatkan, Suharjito dinilai tidak mendukung upaya masyarakat yang aktif memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sedangkan pertimbangan untuk meringankan dakwaan, Suharjito tidak pernah divonis, bersikap kooperatif selama proses persidangan dan memberikan pernyataan yang signifikan.

“Membebani, tidak mendukung upaya masyarakat yang aktif memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme,” jelas jaksa.

Sebelumnya dalam dakwaan jaksa, Suharjito didakwa menyuap Menteri KP Edhy Prabowo senilai total Rp2,146 miliar yang terdiri dari 103 ribu dolar AS (sekitar Rp1,44 miliar) dan Rp706.055.440.

Suharjito menyuap Edhy Prabowo melalui Safri dan Andreau Pribadi Misanta sebagai staf khusus Menteri KKP, Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadi Edhy Prabowo, Ainul Faqih selaku staf pribadi Iis Rosita Dewi selaku anggota DPR sekaligus istri Edhy Prabowo , dan Siswandi Pranoto Loe sebagai Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia (PLI) serta pendiri PT Aero Citra Kargo (ACK).

Jaksa mengatakan Suharjito memberikan suap kepada Edhy melalui lima orang itu agar Edhy Prabowo mempercepat pengesahan izin ekspor benih atau benih lobster di KKP tahun anggaran 2020.

Menurut jaksa, uang itu diperuntukkan bagi Edhy Prabowo dan istrinya, Iis Rosita Dewi.

Pada tataran perbuatannya, ia diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.




Source