Jawa Timur Siapkan Lima Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru

    REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA – Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wahid Wahyudi mengungkapkan ada sejumlah perbedaan Penerimaan Siswa Baru (PPDB) jenjang SMA / SMK antara tahun 2020 dan tahun ini. Wahid mengungkapkan, tahun ini ada lima jalur PPDB. Pertama, jalur penegasan. Rute ini diperuntukkan bagi pelajar dari keluarga kurang mampu termasuk pekerja anak dan disabilitas ringan.

    “Kalau tahun lalu disabilitas masuk zonasi, sekarang dikukuhkan. Kuotanya 15 persen,” kata Wahid di Surabaya, Selasa (6/4).

    Yang kedua adalah jalur pengalihan tugas orang tua. Selain alih tugas orang tua, juga menampung anak pendidik atau guru. Ini termasuk tenaga kesehatan khusus yang menangani Covid-19, dengan kuota sekitar 5 persen.

    Yang ketiga adalah lintasan pencapaian lomba. Rute ini juga menampung kuota 5 persen. Jejak pencapaian kompetisi ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun lalu, kompetisi dilakukan secara berjenjang dan dilaksanakan oleh pemerintah atau organisasi kelembagaan bekerja sama dengan pemerintah.

    “Ternyata masukannya banyak, sehingga pada tahun 2021 jalur pencapaiannya bisa berjenjang atau tidak. Bisa dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga secara mandiri. Kita sudah rumuskan, masing-masing punya skor,” kata Wahid .

    Wahid mencontohkan siswa yang hafal Alquran, yang menurutnya bisa diikutsertakan dalam jalur prestasi di kompetisi tersebut. Ini termasuk siswa delegasi. Artinya begini, misalnya Italia mengundang kejuaraan paduan suara setiap tahun. Untuk mahasiswa yang diundang, kami beri nilai, kata Wahid.

    Lalu ada jalur prestasi akademik yang kuotanya 25 persen. Jalur ini membawa rapor semester I ke V yang nilainya 70 persen.

    “Kalau begitu, nilai IX di SMA tentu berbeda dengan SMA lain. Makanya ada indeks yang diambil dari akreditasi sekolah. Bobotnya 30 persen,” ujarnya.

    Terakhir, zonasi dengan kuota 50 persen. Untuk sekolah menengah, sistemnya tidak berubah, sama seperti tahun lalu. Sesuatu yang baru terjadi untuk SMK. Jika tahun lalu SMK tidak ada zonasi, tahun ini ada zonasi dengan kuota 10 persen. Hal itu diatur dalam Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB.

    Wahid juga menjelaskan tentang pengetatan surat keterangan domisili pada 2021. Surat hanya diberikan dalam kondisi tertentu, yakni saat terkena bencana alam kemudian bencana sosial seperti pengungsi dari Sampang.

    “COVID-19 tidak termasuk bencana alam dan sosial, tetapi termasuk bencana non alam. Bencana non alam tidak termasuk perpindahan tugas orang tua,” ujarnya.


    Source