JDP Minta Presiden Evaluasi Operasi Keamanan di Papua

Terjadi eskalasi kekerasan di Pegunungan Tengah, khususnya Kabupaten Puncak, Papua.

REPUBLIKA.CO.ID, MANOKWARI – Jaringan Damai Papua atau JDP mengeluarkan sejumlah himbauan menyusul maraknya kekerasan di Kabupaten Puncak, Papua. Salah satu seruannya, yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera memanggil Panglima TNI dan Kapolri untuk melakukan evaluasi (review) terhadap seluruh Operasi Pengamanan di Tanah Papua.

Juru bicara JDP Yan Cristian Warinussy mengatakan evaluasi tersebut terutama di wilayah Dataran Tinggi Tengah, termasuk Kabupaten Puncak, Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Nduga. Penekanan evaluasi yaitu pemulihan situasi kemanusiaan sipil pada umumnya dan pengungsi Nduga.

“JDP selalu tegas dan konsisten dalam mendorong Presiden Joko Widodo dan negara dalam konteks aparat keamanan TNI dan Polri untuk memberikan ruang bagi pelayanan masyarakat sipil dan pengungsi di wilayah konflik bersenjata di wilayah Dataran Tinggi Tengah Papua,” dalam siaran persnya, Minggu (25/4) malam.

JDP menilai, selama dua pekan terakhir hingga saat ini, eskalasi kekerasan berupa penembakan oleh kelompok yang dijuluki KKB oleh aparat keamanan belum diuraikan dan siapa pelaku sebenarnya dari rangkaian pengulangan tersebut. insiden penembakan. Bahkan, kekerasan tersebut menyasar warga sipil bahkan prajurit TNI di kawasan Beoga dan Ilaga, Kabupaten Puncak.

Ia mengatakan, kematian Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Brigjen I Gusti Putu Danny Nugraha Karya menambah daftar korban yang diduga tewas akibat ulah kelompok yang dikenal dengan KKB di di sekitar Kabupaten Puncak, Papua. Ia menelusuri, kejahatan bersenjata di kawasan itu telah menimbulkan korban, antara lain Octovianus Rayo (41) dan Yonatan Rande (20), yang diduga ditembak mati oleh KKB pada 8 dan 9 April 2021.

Disusul penembakan seorang tukang ojek bernama Udin (41) di Desa Erogama, Kecamatan Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua 14/4, serta penembakan seorang pelajar bernama Ali Mom (16) di Desa Wuloni, Kecamatan Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua.

Selain evaluasi, himbauan JDP lainnya yaitu TNI memprioritaskan atau memastikan proses evakuasi jenazah almarhum Brigjen Danny dapat berlangsung dalam suasana yang aman dan terkendali hingga selesai dengan baik. Kedua, kami mendesak Panglima TNI dan Kapolri untuk memastikan semua rencana operasi militer di Tanah Papua ditata ulang secara umum dan khususnya di wilayah Kabupaten Puncak dengan mengedepankan keselamatan dan keamanan masyarakat sipil di atas segalanya, ”ujarnya. .

Lebih lanjut, JDP juga memberikan saran konkrit kepada Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) agar bersedia memberikan ruang dan kesempatan bagi para pejabat kemanusiaan untuk menjalankan tugasnya melayani masyarakat sipil dan pengungsi. Saat ini terdapat situasi krisis ekonomi, serta terbatasnya pelayanan kesehatan dan gizi di daerah konflik seperti Kabupaten Nduga, Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Puncak.

“Kami senantiasa mendorong dan memberikan nasehat humanis kepada negara yang diwakili oleh TNI dan Polri serta TPN PB yang sering dijuluki KKB ini untuk mengedepankan cara-cara damai melalui dialog untuk menjembatani perbedaan pandangan dan pemahaman yang berakibat pada konflik bersenjata yang mana selama lebih dari 50 tahun selalu melahirkan banyak korban jiwa dan harta benda, ”kata Warinussy.

Dalam kesempatan itu, JDP menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya, Minggu (25/4) sekitar pukul 15.30 WIB. Danny tewas dalam baku tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua.

“Berdasarkan informasi yang kami terima dari relawan JDP di Papua, almarhum diduga tewas seketika akibat tembakan yang dilaporkan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB),” ujarnya.

sumber: Antara




Source