Jelang Pilkada, Kapolda NTB Jalin Silaturrahim dengan Masyarakat Sumbawa

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Kapolda NTB, Brigjen Pol. Drs. Firly, M.Si. melakukan Kunjungan Kerja dan Tatap Muka dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kabupaten Sumbawa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan Para Ketua Partai Politik se Kabupaten Sumbawa, yang digelar dalam rangka Safari Kamtibmas Jelang Pilkada Serentak 2018, berlangsung di Aula Madelau ADT Kantor Bupati Sumbawa, Selasa, (19/12)
Bupati Sumbawa H. M. Husni Djibril, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahim Kapolda NTB di Kabupaten Sumbawa.
Dalam kesempatan itu H Husni—sapaan akrab Bupati Sumbawa, menginformasikan gambaran umum Kabupaten Sumbawa baik secara geografis, informasi administratif, sosio kultural serta informasi lainnya.
Disampaikan H Husni—sapaan Bupati Sumbawa, bahwa sampai saat ini kondisi masyarakat Sumbawa dalam keadaan aman dan terib. Kondisi tersebut jelasnya adalah atas upaya seluruh komponen masyarakat terutama Forum Kerukunan Umar Beragama (FKUB) yang terus menjalin kerja sama dengan seluruh elemen masyarakat di Sumbawa.
Sementara terkait dengan agenda Pilkada serentak pada tahun 2018 mendatang, disampaikan H Husni, bahwa sampai saat ini tahapan persiapan Pilkada sudah berjalan dengan baik yang tela dipersiapkan oleh KPU Kabupaten Sumbawa dan saat ini jelasnya sedang dalam tahap sosialisasi Pilkada oleh KPU Sumbawa serta tengah melakukan verifikasi pemilih. Disampaikan juga bahwa partai politik yang menjadi peserta pemilu di Kabupaten Sumbawa sebanyak 12 Parpol.
Sementara menghadapi musim penghujan tahun ini, disampaikan H Husni, bahwa Pemda Sumbawa bersama seluruh instansi terkait termasuk Polres Sumbawa telah menggelar persiapan darurat bencana. Sebagai bentuk kesiap-siagaan terhadap kemungkinan terjadinya bencana di Kabupaten Sumbawa.
Sementara itu Kapolda NTB Brigjen Polisi Drs. Firly, M.Si dalam arahannya menyampaikan rasa syukur karena dapat bersilaturrahim dengan masyarakat Sumbawa.
Sebenarnya jelas Kapolda sudah cukup lama merencanakan untuk bertemu dengan masyarakat Sumbawa, namun karena ada agenda lain sehingga belum berkesempatan.
Untuk diketahui kata Kapolda bahwa Kabupaten Sumbawa termasuk salah satu kabupaten yang jarang dikunjungi hal itu disebabkan karena tidak adanya permasalahan di Sumbawa, sementara kabupaten lain intensitas kunjungan cukup tinggi karena kabupaten tersebut rawan komplik, seperti kerusuhan, perang antar kampung, kemudian ada korban meninggal dunia yang harus di kunjungi.
“Semua warga yang meninggal karena kejahatan, selalu saya datangi, hal itu saya lakukan karena karena ada rasa cinta, kalau sudah ada rasa cinta maka kita rela berbagai,” ujarnya.
Menurut Kapolda dirinya harus mendatangi para korban kejahatan ini untuk membangkaitkan semangat mereka.
Diinformasikan Kapolda, bahwa tahun-tahun sebelumnya Provinsi NTB, termasuk salah satu daerah yang masuk zona merah rawan komplik, namun sejak dirinya terus menjalin silaturahim dengan masyarakat NTB, akhirnya NTB keluar dari komplik Zona Merah.
Disampaikan juga bahwa sesuai dengan ketentuan UU, komplik sosial itu adalah tanggung jawab bupati dan wali kota, dan Bupati atau Wali Kota jelasnya dapat memerintahkan aparat kepolisian dan TNI untuk melakukan penanganan.
Terhadap komplik yang terjadi selama ini di NTB, menurut Kapolda ada 4 pedekatan yang dilakukan yakni pencegahan dengan mendatangani setiap kegiatan kemasyarakatan kemudian melakukan silaturrahim, pendekatan seperti itu katanya dapat mencegah terjadinya masalah sosial, kemudian penedekatan kemanusiaan hal itu dilakukan dengan memberikan bantuan kemanusian kepada masyarakat yagn mengalami kesulitan, karena komplik bisa muncul karena keterbatasan sumber daya.
Selanjutnya pendekatan kesejahteraan, dijelaskan Kapolda, bahwa pemerintah harus melihat bahwa masalah kesempatan kerja juga bisa menjadi penyebab terjadinya komplik sehingga harus diatasis sejak dini dan terakhir pendekatan hukum.
“Sudah banyak warga yang membawa senjata api rakitan di tahan dan mereka langsung di tahan di Polda NTB,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu Kapolda juga memaparkan amanat dari UUD dan Pancasila untuk memberikan pemcerahan kepada masyarakat terutama menyangkut masalah kebehinekaan dan kerukunan umat beragama.
Sementara terkait Pilkada, disampaikannya ada 8 komponen yang dapat mensukseskan pemilu meliputi KPU sebagai penyelengara haru profesional, kemudian Panwaslu sebagai hakim garis Pemilu, selanjutnya tokoh masyarakat, dan tokoh agama, Pemda, aparat keamanan yang harus netral tidak terlibat politik praktis dan juga komponen media diingatkan agar tidak membuat berita yang dapat memprovokasi masyarakat.