Jika Pemerintah Konsisten, PPKM Level 4 Harus Dilanjutkan!

    Beranikah pemerintah memperpanjang PPKM Level 4 lagi?

    REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ilham Bintang, Jurnalis Senior, Ketua Dewan Kehormatan PWI

    DUA hari lagi PPKM Jawa Bali akan berakhir. Presiden Jokowi 25 Juli lalu mengumumkan PPKM Level 4 akan berlangsung 26 Juli-2 Agustus. Jika konsisten dengan target pemerintah Agustus, kasus positif di tanah air di bawah 10 ribu ((Luhut B Panjaitan, 11 Juli), silakan bersabarlah.

    Tidak ada pilihan lain selain PPKM harus tetap berjalan. Mungkin hanya soal daerah mana PPKM level 4 (tertinggi) dan PPKM level 3 (sedang).

    Update harian terbaru Gugus Tugas Covid19, Jumat (30/7) angka tersebut masih jauh dari target yakni 41.168 kasus positif. Korban tewas juga tinggi (1.759 orang). Bisa dibilang kasus positif dan kematian sejak 26 Juli masih “konsisten” seputar itu.

    25% DKI

    Kabar baiknya, angka kesembuhan mengalami peningkatan yang cukup melegakan, Jumat (30/7) mencapai 44.550 orang. Rekor sendiri. Peningkatan ini sesuai dengan data selama tiga hari terakhir. Seperempat (25%) dari total angka kesembuhan nasional disumbangkan oleh DKI Jakarta: 11.151 orang per 30 Juli.

    Presiden Jokowi tampak lega dengan kemajuan tingkat pemulihan. Hasil penjabaran, Presiden kemarin mengumumkan, saat ini BOR di RS Wisma Atlet Kemayoran di bawah 40 persen. Dibandingkan dengan BOR rumah sakit minggu lalu, masih di atas 90%. Presiden melihat titik terang program vaksinasi yang harus digenjot. Digaspol, istilah terkenal Da’i Dr Das’ad Latif.

    Berkaca pada angka kesembuhan di DKI, tampaknya berkorelasi erat dengan target vaksinasi warga Jakarta yang telah mencapai 7,5 juta.

    “Insya Allah bulan depan targetnya juga mencakup seluruh masyarakat yang bekerja di Jakarta,” kata Gubernur Anies Baswedan yang saya hubungi Jumat (30/7) pagi.

    Apa perbedaan penduduk Jakarta dengan penduduk yang tinggal dan bekerja di Jakarta?

    “Warga adalah mereka yang memiliki KTP. Yang bekerja dan tinggal di Jakarta adalah warga yang tidak memiliki KTP DKI. Seperti pekerja kantoran dari luar Jakarta dan Pembantu Rumah Tangga yang bekerja di rumah warga Jakarta,” jelas Anies.

    Meski begitu, Anies belum berani mengatakan DKI aman. Sebab, angka positif DKI masih berkisar 16%. (Nasional sekitar 25 persen) Masih jauh dari patokan angka positif WHO, di bawah 5 persen.



    https://www.republika.co.id/berita/qx3irb385/kalau-pemerintah-konsisten-ppkm-level-4-harus-dilanjutkan