Jual Beli Jabatan di Probolinggo, KPK Ungkap Tarif Jadi Kepala Desa di Kabupaten, Besaran Rp. 20 juta

    Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan tarif menjadi kepala desa di Kabupaten Probolinggo adalah Rp 20 juta per orang.

    Hal itu terungkap saat pembangunan kasus dugaan suap jual beli jabatan dengan tersangka Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (PTS) dan suaminya, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Fraksi Partai NasDem Hasan Aminuddin (HA ), dan 20 tersangka lainnya.

    “Tarif menjadi Kepala Desa Rp 20 juta, ditambah upeti berupa sewa tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta/hektar,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Selasa (31/8/2021). ) dini hari.

    Alex menjelaskan, dalam pembangunan kasus tersebut, awalnya pada 27 Desember 2021 akan dilakukan pemilihan Kepala Desa tahap II secara serentak di wilayah Kabupaten Probolinggo.

    Baca juga: Kronologi OTT Bupati Probolinggo, KPK Amankan Rp 362,5 Juta

    Baca juga: BREAKING NEWS: KPK Tetapkan Bupati Probolinggo dan Suaminya sebagai Tersangka Jabatan Jual Beli

    Namun jadwal pilkada diundur sehingga hingga 9 September 2021 sudah ada 252 Kepala Desa dari 24 Kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang sudah selesai menjabat.

    “Untuk mengisi kekosongan Kepala Desa akan diisi oleh Pj Kepala Desa dari ASN di lingkungan Pemkab Probolinggo dan usulan akan dilakukan melalui Camat,” kata Alex.

    Konferensi pers kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur tahun 2021, di Gedung KPK Juang, Jakarta Selatan, Selasa (31/8/2021) dini hari. Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, anggota DPR Hasan Aminuddin, ditetapkan sebagai tersangka. (Tribunnews.com/ Ilham Rian Pratama)

    Selain itu, kata Alex, ada persyaratan khusus dimana nama-nama yang diusulkan Kepala Desa harus mendapat persetujuan Hasan berupa paraf pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi Puput dan calon Kepala Desa juga wajib memberikan dan menyetor sejumlah uang.

    Baca juga: Profil Hasan Aminuddin, Suami Bupati Probolinggo, Masuk 10 Anggota DPR dengan Suara Terbanyak

    Alex mengungkapkan, biaya menjadi Kepala Desa sebesar Rp. 20 juta. Ditambah lagi berupa upeti sewa tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta per hektar.

    “Diduga ada perintah dari HA untuk memanggil Camat untuk membawa Kepala Desa terpilih dan Kepala Desa yang akan pensiun. HA juga meminta agar Kepala Desa tidak datang menemui HA secara individu tetapi dikoordinasikan melalui Camat,” dia menjelaskan.

    Konferensi pers kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur tahun 2021, di Gedung KPK Juang, Jakarta Selatan, Selasa (31/8/2021) dini hari.  Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, anggota DPR Hasan Aminuddin, ditetapkan sebagai tersangka.
    Konferensi pers kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur tahun 2021, di Gedung KPK Juang, Jakarta Selatan, Selasa (31/8/2021) dini hari. Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, anggota DPR Hasan Aminuddin, ditetapkan sebagai tersangka. (Tribunnews.com/ Ilham Rian Pratama)

    Kemudian, pada Jumat (27/8/2021), 12 Kepala Desa menghadiri pertemuan di salah satu tempat di Kecamatan Krejengan, Probolinggo yang diduga dalam pertemuan tersebut telah terjadi kesepakatan pemberian sejumlah uang kepada Puput melalui Hasan melalui syafaat Doddy Kurniawan.

    Rapat dihadiri oleh AW (Ali Wafa), MW (Mawardi), MI (Maliha), MB (Mohammad Bambang), MR (Masruhen), AW (Abdul Wafi), KO (Kho’im) dan dari yang hadir sepakat bahwa masing-masing akan menyiapkan uang sejumlah Rp. 20 juta sehingga total Rp. 240 juta terkumpul.

    “Untuk mendapatkan jabatan sebagai Kepala Desa di Kecamatan Paiton, MR juga telah mengumpulkan sejumlah uang dari ASN hingga Rp 112.500.000,00 untuk diserahkan ke PTS melalui HA,” ujarnya.



    https://www.tribunnews.com/nasional/2021/08/31/jual-beli-jabatan-di-probolinggo-kpk-ungkap-tarif-jadi-kades-di-kabupaten-itu-besarnya-rp-20-juta