Kades Sapugara Bree Minta DPM-PD Support Kerjasama Media

    Brang Rea, Gaung NTB
    Adanya penolakan usulan kerjasama media dengan desa dari sejumlah pihak, dalam bentuk pengalokasian anggaran publikasi oleh sejumlah desa, belakangan menuai reaksi
    Salah satunya dari Kepala Desa Sapugara Bree Kecamatan Brang Rea, Andi Subandi, SPd.
    Kepada Gaung NTB, Andi, menilai semestinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa (DPM-PD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), harus mendukung publikasi desa oleh media dengan pengalokasian anggaran. “Kalau kemudian asistensi yang dilakukan pemerintahan desa untuk mendapat persetujuan APBDes, mekanismenya melalui Camat, DPMPD, DPPKD, kadang-kadang di DPM-PD usulan untuk publikasi melalui media massa ini dicoret,” ujarnya.
    Tentunya, ini menjadi catatan penting bagi DPM-PD KSB. Desa sebenarnya ingin mendorong informasi publik ini. “Tetapi jika tidak didorong oleh anggaran, pastinya kami dari Pemdes tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara kami berharap desa bisa dipublikasikan, agar bisa dikenal oleh publik terkait program pembangunannya,” ungkap Andi Subandi.
    Saat ini pihaknya kata Andi, diminta untuk terbuka kepada public. Jika tidak didukung oleh anggaran tentu tidak bisa berjalan.
    Untuk tahun 2017 pihaknya telah mengusulkan anggaran publikasi media. Namun, realisasinya tak seberapa. Selanjutnya untuk tahun 2018 mendatang, pihaknya mencoba mengusulkan kembali anggaran publikasi media sekitar Rp 8 juta. Berkenaan dengan banyaknya media, Ia berharap bisa mengakomodir semua media secara merata. “Target kami dari Desa Sapugara Bree, ingin memperkenalkan kepada publik baik skala lokal, regional, nasional hingga internasional tentang rangkaian program pembangunan unggulannya,” tandasnya.
    Ketika ditanya alasan penolakan DPM-PD KSB, terkait penolakan anggaran publikasi, Andi menyebutkan, dinas berkilah bahwa anggaran publikasinya terlalu banyak atau membengkak. “Menurut saya itu alasan klasik. Sejauh ini orang ingin memperoleh informasi publik selalu lewat media cetak maupun online. Melalui inilah saya ingin membuka kesadaran pemerintah tentang keterbukaan informasi publik,” ujar Andi.
    Maka tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk tidak mendukung, karena ada jenis pemberitaan yang sifatnya mempromosikan dan mengangkat tentu membutuhkan biaya, misalnya berita Advertorial dan periklanan. “Saya kira pemerintah harus memahami dan menyadari pentingnya peran dan kerjasama publikasi dengan media, karena desa butuh di ekspose. Syukur kalau ada kedekatan emosional dengan media, dengan biaya seadanya kami dari desa merasa terbantu,” tegasnya.
    Karena itu, Ia mengingatkan DPM-PD KSB, bahwa anggaran publikasi itu penting untuk disetujui oleh DPM-PD. Sebenarnya secara aturan hirarki desa tidak bisa di intervensi oleh DPMPD. Mereka hanya bertugas melakukan pembinaan, tidak bisa mereka main coret usulan karena itu diusulkan atas pengkajian, dan analisa mendalam berdasarkan tingkat kebutuhan. “Bukan sekedar diusulkan gitu-gitu saja. Tetapi ada umpan balik bagi pembangunan desa ke depannya,” demikian Andi Subandi.