Kadis Dikbud Sumbawa Lantik 10 Guru Duduki Jabatan Fungsional

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Bertempat di halaman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) setempat, H Sahril, SPd, atas nama Bupati Sumbawa, resmi melantik 10 guru yang telah menduduki jabatan fungsional. Mereka yang dilantik ini adalah 2 guru SMP dan 8 guru SD.

Dengan telah ditetapkannya 10 guru tersebut menduduki jabatan fungsional berdasarkan SK Bupati Sumbawa, maka otomatis mereka berhak mendapatkan tunjangan profesi yang dianggarkan untuk semester III dan IV nantinya.
Sementara itu, bagi guru yang belum menduudki jabatan fungsional disebut sebagai PNS Daerah yang diberi tugas tambahan.

Untuk diketahui, persyaratan untuk menduduki jabatan fungsional ini guru bersangkutan harus berkuafikasi S1, memiliki sertifikat pendidik dan lulus program Induksi Guru Pemula. “Tapi walau sudah menduduki jabatan fungsional namun tidak mengajar 24 jam, tunjangan profesinya tidak akan dibayarkan. Untuk mendapatkan tunjangan profesi ini semua syarat harus dipenuhi. SK fungsional ini hanya salah satu syarat untuk mendapatkan tinjangan profesi,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa, H Sahril, SPd, saat menyampaikan arahannya.

Kadis Dikbud menegaskan, untuk mendapatkan tunjangan fungsional ini harus disesuaikan dengan kemampuan daerah, di samping guru bersangkutan harus memenuhi sejumlah persyaratan. “Jadi kita yang sudah menduduki jabatan fungsional guru ini harus bersyukur, sebab masih banyak teman-teman guru yang ngantri untuk mendapatkan jabatan fungsional ini,” ujarnya.

Setelah mendapatkan jabatan fungsional dan berhak atas tunjangan profesi, Kadis Dikbud, mengingatkan untuk tetap meng up date data Dapodiknya.

Dalam pengurusan Dapodik, ia meningatkan pada guru untuk menghargai keberadaan tenaga operator di sekolah masing-masing, mengingat mereka hanya menerima honor tiga kali sebulan. “Tolong hargai operator sekolah. Kepada yang baru dilantik, saya berharap semakin pemerintah memberikan perhatian, harusnya kinerja sebagai fungsional guru semakin baik. Jangan sampai guru honornya yang lebih banyak mengajar keitmbang yang PNS,” kata Kadis Dikbud mengingatkan.