Kamis depan, Edhy Prabowo akan menghadapi dakwaan

    Berkas perkara Edhy akan dipisahkan dari terdakwa lainnya.

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Bambang Nurcahyono mengatakan, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo akan menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis (15/4). minggu depan. Karena berkas sudah diserahkan ke pengadilan, maka penahanan terdakwa telah dialihkan dan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor Jakarta.

    Masa penahanan Edhy dkk dimulai pada Kamis (8/4) hari ini hingga Jumat (7/5). “Dan bisa diperpanjang 60 hari ke depan,” kata Bambang dalam pesan singkatnya, Kamis (8/4).

    Sedangkan berkas perkara Edhy akan dipisahkan dari terdakwa lainnya. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, juga telah menunjuk majelis hakim untuk menyidangkan kasus tersebut.

    Susunan panel terdiri dari Hakim Albertus Usada (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) sebagai Ketua MPR, didampingi oleh Hakim Suparman Nyompa (hakim karir) dan Hakim Ali Muhtarom (Hakim Ad Hoc Korupsi).
    Suparman Nyompa juga dikenal sebagai Ketua Majelis Hakim yang mengadili kasus kerumunan Habib Rizieq di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

    Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengajukan berkas perkara dugaan suap izin ekspor lobster atau benur bersama mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ke Pengadilan Tipikor Jakarta. Selain Edhy, jaksa juga telah menyerahkan berkas perkara lima terdakwa lainnya dalam kasus suap ini, yakni dua orang staf khusus Edhy, yakni Safri dan Andreau Pribadi Misanta; Sekretaris pribadi Edhy bernama Amiril Mukminin; manajemen PT Aero Citra Kargo (PT ACK) bernama Siswadi; sekaligus istri staf Menteri Kelautan dan Perikanan bernama Ainul Faqih.

    Edhy dkk akan didakwa dengan dua pasal. Pertama, Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

    Kedua, Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.




    Source