Kamrussamad: Covid gelombang ke-3 berpotensi melumpuhkan perekonomian

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Diperkirakan gelombang ketiga pandemi Covid-19 di Indonesia berpotensi merusak fundamental ekonomi yang sedang diperbaiki akibat imbas pandemi setahun terakhir ini.

Hal tersebut dikemukakan Anggota Komisi XI dari Fraksi Gerindra, Kamrussamad saat bertemu dengan para pemangku kepentingan mulai dari perbankan, pelaku usaha dan Badan Fiskal di Bali belum lama ini.

Hadir pula Menteri Keuangan Sri Mulyani, Otoritas Moneter yang dihadiri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dihadiri Wimboh Santoso.

Kamrussamad menegaskan, jika gelombang ketiga pandemi Covid 19 tidak bisa dicegah, akibatnya akan sangat fatal bagi fundamental ekonomi.

Pembentukan Kementerian Investasi & Penciptaan Lapangan Kerja serta pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) masih belum diharapkan dalam jangka pendek.

“Kehadiran lembaga ini tidak akan bisa menggerakkan investasi karena ekonomi investasi global masih menunggu dan melihat kemampuan negara dalam mengendalikan Covid-19,” ujarnya.

Baca juga: Terkena Pandemi Covid-19, Ratusan Pegawai TMII Terkena Pemotongan Gaji Hingga 40 Persen

Kamrussamad mengatakan saat ini dunia usaha masih belum bergerak, mengingat bunga pinjaman bank belum turun, masih di kisaran 12-14% rata-rata arahan pelaku usaha.

BI rate 3,5% tidak terlalu mendorong penurunan suku bunga kredit perbankan.

“Jadi wajar saja jika IMF baru saja mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke bawah menjadi 4,3% pada 2021.

Jika gelombang ke-3 (pandemi. Merah) datang, itu bisa menjadi koreksi ke bawah yang lebih dalam.

Kamrussamad menyarankan agar pemerintah menyiapkan skenario terburuk, yaitu perubahan kebijakan fiskal dengan fokus pada penyiapan skema bantuan sosial yang akan ditingkatkan, diperpanjang, dan diperluas.

Baca juga: Tidak Semua Industri Farmasi Tumbuh Di Tengah Pandemi

Kedua tenggat waktu Kebijakan Relaksasi Kredit Perbankan harus dilakukan secara bertahap & sektoral, bahkan sektor tertentu dapat diperpanjang hingga tahun 2023.

“Kebijakan untuk mengantisipasi kemungkinan lonjakan NPL yang tidak terkendali di industri perbankan,” ujarnya.

Ketiga konsep pemulihan ekonomi nasional diubah untuk menyelamatkan perekonomian nasional agar lebih tajam dan terfokus pada sektor UMKM dan industri padat karya.




Source