Kanada Menerapkan Larangan Hijab pada Pegawai Negeri Sipil Quebec

Larangan hijab Muslimah yang diberlakukan di Quebec termasuk polisi dan guru

REPUBLIKA.CO.ID, MONTREAL – Hakim Kanada pada Selasa (20/4) waktu setempat memberlakukan pelarangan di Provinsi Quebec dalam mengenakan simbol agama bagi pegawai negeri. Larangan tersebut termasuk seperti polisi dan guru.

Namun, ada pengecualian untuk larangan ini. Hakim memutuskan bahwa pemerintah Quebec tidak dapat menegakkan RUU 21 di sekolah-sekolah Inggris karena melanggar hak pendidikan bahasa minoritas. Quebec memiliki dua sistem sekolah, yaitu Prancis dan Inggris. Sedangkan bahasa Prancis adalah bahasa resmi provinsi.

Hakim Marc-Andre Blanchard mengatakan dalam putusan 240 halamannya bahwa pemerintah Quebec dapat membatasi simbol-simbol agama seperti jilbab Muslim, sorban Sikh, kippa Yahudi dan salib Kristen jika dikenakan oleh pegawai negeri saat mereka melayani publik. Ini mempengaruhi pekerjaan seperti guru, perawat, supir bus, sipir penjara, dan polisi.

Dia juga memutuskan bahwa anggota terpilih dari Majelis Nasional Quebec tidak boleh melepas penutup wajah seperti niqab. RUU 21 menjadi undang-undang pada tahun 2019 dan ditantang di pengadilan oleh kelompok Muslim dan kebebasan sipil dan wanita Muslim yang berpendapat bahwa RUU tersebut menargetkan wanita Muslim yang harus memilih antara agama dan panggilan mereka.

Pemerintah Quebec mengatakan undang-undang tersebut diperlukan untuk menegakkan sekularisme provinsi, seperti pemisahan yang jelas antara negara dan agama. Hakim mengatakan bagian dari RUU tersebut melanggar Pasal 23 Piagam Kanada, sebagaimana ditafsirkan oleh Mahkamah Agung Kanada, yang memberikan jaminan bagi lembaga pendidikan publik untuk minoritas bahasa.

Dengan kata lain, larangan tersebut dicabut untuk sekolah bahasa Inggris minoritas tetapi tidak untuk sekolah mayoritas Prancis. Dewan Sekolah Montreal Inggris mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka senang dengan keputusan tersebut karena menjunjung tinggi keragaman bagi staf dan siswa.

“Undang-undang ini bertentangan dengan apa yang kami ajarkan dan budaya menghormati hak individu dan kebebasan beragama di sekolah berbahasa Inggris,” katanya.

Sebagian besar ahli hukum mengharapkan keputusan untuk dibawa ke Mahkamah Agung Kanada. Sementara itu, Dewan Nasional Muslim Kanada mengatakan sedang meninjau keputusan tersebut.

Sumber: anadoluagency




Source