Karang Dima Dijadikan Standar Nasional Pencanangan Kampung KB

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Pemerintah pusat akhirnya menetapkan Desa Karang Dima menjadi standar nasional dalam pencanangan Kampung KB, setelah dilakukan proses evaluasi. Capain tersebut tidak terlepas dari pendampingan dan intervensi yang dilakukan oleh beberapa SKPD terkait. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas P2KBP3A Sumbawa, H Ibrahim S Patawari, kepada Gaung NTB diruang kerjanya, Kamis (16/11).
Setelah dievaluasi secara nasional, Desa Karang Dima ini menjadi Kampung KB standart nasional, sehingga nantinya beberapa orang yang berada di kabupaten maupun provinsi akan berdatangan ke Sumbawa guna mempelajari bagaimana proses dan keberhasilan pencanangan Kampung KB di Desa Karang Dima. Melalui program Kampung KB, Bupati Sumbawa memberikan perhatian khusus bagi desa setempat. Program tersebut merupakan program khusus Presiden RI untuk membangun daerah mulai dari pesisir. “Ini kita pilih daerah yang kita nilai tertinggal, kemudian kita dorong untuk dapat mengejar ketertinggalan, bahkan melampaui desa lainnya,” ujar H Patawari.
H Patawari menegaskan, keberhasilan yang diraih oleh Desa Karang Dima diharapkan dapat menjadi pemicu kemajuan bagi desa lainnya, baik yang ada dalam kecamatan yang sama ataupun kecamatan lain. Kedepan, Kampung KB Karang Dima juga akan menjadi percontohan desa sehat, dimana seluruh kepala keluarga memiliki jamban.
Selain di Desa Karang Dima, pencanangan Kampung KB di Desa Lantung juga menunjukkan perkembangan positif. Selain didorong oleh seluruh OPD, mulai dari perangkat kecamatan hingga desa berkreasi untuk mandiri guna percepatan pembangunan di desa tersebut.
“Lantung itu sekarang hebat, Kampung KB Dusun Batu Bela itu menjelma menjadi inspirasi pembangunan bagi sekitar dan seluruh Kecamatan Lantung. Kebetulan dulu dicanangkan oleh kepala BKKBN pusat,” terangnya.
Dikatakannya, Kampung KB merupakan pintu masuk bagi desa untuk berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kampung KB bisa saja berkembang menjadi kampung wisata, sejarah, budaya dan industri, hal itu tergantung pada potensi yang dimiliki. “Potensi yang ada tentunya harus dimanfaatkan dan dikembangkan dengan baik oleh masyarakat setempat,” pungkas H Patawari.