KASN Minta Wali Kota Padang Membatalkan Mutasi Pejabat

Hendri Septa tak hadir saat diundang KASN menemui Gubernur Sumbar Mahyeldi.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) meminta Walikota Padang Hendri Septa membatalkan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Padang yang dimutasi pada 15 April 2021. KASN meminta Hendri untuk kembali ke posisi semula, karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Sebaiknya mutasi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Asisten Komisioner KASN Toni Sitorus di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumatera Barat), Rabu (21/4).

Hal tersebut ia sampaikan, usai bertemu dengan Gubernur Sumbar Mahyeldi untuk membahas tindak lanjut pelantikan dan mutasi 180 pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Dalam rapat awalnya, KASN sempat mengundang Wali Kota Padang Hendri Septa, namun tidak hadir. Sehingga pertemuan tersebut hanya dihadiri oleh Gubernur Mahyeldi.

Toni menjelaskan, pelanggaran yang dilakukan Hendri adalah melakukan pemindahan tanpa mengikuti prosedur yang ada. “Jadi, lebih baik yang sudah dilantik dikembalikan dulu, baru diserahterimakan lagi sesuai peraturan perundang-undangan yang ada,” kata Toni.

Soal absennya Hendri, Toni mengatakan pihaknya berusaha membalas surat Wali Kota Padang. Adapun ketidaksesuaian prosedur yang dimaksud yaitu dalam proses pengalihan Inspektorat Kota Padang Andri Yulika menjadi Staf Ahli Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia, yang melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014. 2017 tentang Manajemen ASN.

Dalam Pasal 132 disebutkan bahwa pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) melalui perpindahan dari satu JPT ke JPT lain dalam satu instansi, maupun antar instansi dapat dilakukan melalui uji kompetensi antar pejabat tinggi. Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan, sesuai standar kompetensi jabatan, dan telah menduduki jabatan paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun.

Kemudian pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat satu dilakukan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara. Kemudian bupati / walikota sebelum melaksanakan pemberhentian atau mutasi pengawas daerah kabupaten / kota dan pendamping daerah kabupaten / kota, berkonsultasi terlebih dahulu secara tertulis kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat.

Namun yang terjadi di lapangan, pergantian inspektur itu dilakukan tanpa konsultasi tertulis kepada Gubernur Sumbar. Pelanggaran serupa juga terjadi pada pemindahan Suardi dari Kepala BKPSDM Padang ke Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan Arfian dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ke Kepala BKPSDM.

Selain itu, Yenni Yuliza dari Kepala Dinas PUPR menjadi Kepala Bappeda, Medi Iswandi dari Kepala Bappeda menjadi Staf Ahli, yaitu tanpa mendapat rekomendasi tertulis dari KASN. Tak hanya itu, ada dua pejabat pindahan yang memasuki masa pensiun, yakni Suardi pada 1 Oktober 2021 dan Hermen Peri pada 1 Agustus 2021 yang berpengaruh pada proses pembayaran pensiun.




Source