KASUS PILKADES LITO Disidangkan KAMIS DEPAN

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Sidang perdana atas gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan Calon Kades Lito Irwandi HS (penggugat) terhadap tergugat I Panitia Pelaksana Pilkades Lito maupun tergugat II Maswarang Calon Kades Lito sesuai dengan register perkara nomor 46/Pds.G/2016/PN SBW tertanggal 9 September 2016 lalu, telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Hj Sri Sulastri SH MH.
Majelis hakim yang akan menangani kasus Pilkades Lito yang cukup mendapat perhatian publik tersebut ditunjuk ketua majelis Hari Supriyanto SH MH didampingi hakim anggota Reza Tyrama SH dan Agus Supriyono SH.
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Hari Supriyanto SH MH ketika berbincang-bincang dengan Gaung NTB di sela break persidangan pidana yang ditanganinya kemarin, membenarkan kalau dirinya telah ditunjuk sebagai ketua majelis hakim oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara gugatan PMH yang diajukan Penggugat calon Kades Lito Kecamatan Moyo Hulu Irwandi HS dengan tergugat Panitia Pelaksana Pilkades Lito dan Maswarang Calon Kades Lito lainnya, dengan rencana sidang perdana diajdualkan akan berlangsung Kamis mendatang, 22 September 2016.
Surat panggilan (release) terhadap para pihak yang bersengketa baik Penggugat maupun para Tergugat telah siap dilayangkan dan meminta agar dapat menghadiri sidang perdana Kamis mendatang. Agenda pertama sesuai dengan ketentuan aturan hukum dan perundangan yang berlaku tentu terlebih dahulu para pihak akan dimediasi lebih dulu untuk mencari jalan keluar dan jika menemui jalan buntu barulah perkara tersebut disidangkan dengan pembacaan gugatan penggugat, tanggapan para tergugat dan mengajukan sejumlah bukti surat dan saksi terkait, tukasnya.
Adapun alasan dan dasar hukum penggugat Irwandi HS mengajukan gugatan PMH terhadap tergugat I Panitia Pelaksana Pilkades Lito dan Calon Kades Maswarang itu dilakukan, berdasarkan sejumlah temuan penyimpangan yang terjadi pada pemilihan Kades Lito yang berlangsung 13 Agustus 2016 lalu khususnya di TPS 1 ditemukan adanya penggelembungan suara dan memanipulasi data suara atas nama Calon Kades Maswarang, bahkan ada ditemukan ketidaksesuaian antara jumlah wajib pilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPT-Tb) serta terdapat warga sebanyak 90 orang yang tidak jelas, yang ikut memberikan suara.
Disamping itu, ungkap Irwandi HS juga ditemukan adanya kesalahan pada tahapan penyusunan DPT-Tb yakni DPT-Tb dimaksud dilakukan hingga H-1, terjadinya manipulasi data/identitas pemilih dalam DPT di dalam rekapitulasi DPT di TPS 3 serta ada pemilih yang tidak terdaftar menyalurkan hak pilihnya menggunakan KTP atau identitas dokumen kependudukan lainnya, sehingga perbuatan kedua tergugat I – II Panitia Pelaksana Pilkades dan calon Kades Maswarang telah melanggar aturan hukum dan perundangan yang berlaku khususnya pelanggaran terhadap Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pilkades yang didukung dengan rekomendasi hasil temuan penyimpangan dari Panitia Pengawas Pilkades.
Oleh karena itu Irwandi HS meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan kedua tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH), cacat hukum dan tidak sah penetapan tergugat II Maswarang sebagai Kades terpilih dalam Pilkades Lito dan menyatakan pelaksanaan Pilkades Lito diulang, serta menyatakan ditangguhkan dan ditunda pelantikan Kades Lito terpilih sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Inkrach). Hal ini juga harus menjadi perhatian Pemda Sumbawa, pungkasnya.