Kebijakan Peningkatan Pagu KUR Tanpa Kepastian Dinilai Tepat

Pemerintah menaikkan pagu KUR tanpa agunan menjadi Rp. 100 juta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Kebijakan pemerintah menaikkan pagu Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan dinilai tepat.

Ekonom Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM-FEB UI), Teuku Riefky mengapresiasi komitmen pemerintah untuk terus mendorong sektor UMKM bangkit kembali.

“Ini sangat bagus, berbagai rangsangan yang diberikan pemerintah sejalan dengan upaya mendorong sektor UMKM untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (10/4).

Selain itu, kata Riefky, kondisi perekonomian sudah mulai membaik, terlihat dari peningkatan Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia yang mencapai level 53,2 per Maret 2021.

Artinya, Riefky melihat roda industri sudah mulai bergerak dengan mantap. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan yang serba sama untuk mendorong konsumsi masyarakat.

Menurut Riefky, kondisi tersebut harus disambut baik oleh dunia usaha untuk membuka kembali kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan pelonggaran pagu KUR yang diberikan pemerintah.

“Diharapkan momentum puasa dan lebaran mampu mendongkrak konsumsi masyarakat, sehingga pemulihan ekonomi berjalan lebih cepat,” imbuhnya.

Hal senada diungkapkan pengamat ekonomi Bank Permata Josua Pardede yang menilai pelonggaran tambahan bagi UMKM dengan meningkatkan program pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan dapat berdampak positif bagi pemulihan ekonomi nasional.

Ia mengatakan, KUR tanpa jaminan ini dapat mempercepat pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk bangkit kembali dan mengembangkan usahanya dengan kemudahan penyaluran modal yang telah disediakan oleh pemerintah.

Apalagi sektor UMKM sendiri memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional sebesar 60 persen dan mampu menyerap 96 persen tenaga kerja, kata Josua.

Josua menilai, strategi pemerintah dalam memberikan program stimulus UMKM dapat berdampak positif bagi produktivitas dalam negeri. Kemudian dari sisi permintaan, pemerintah telah memberikan keringanan PPnBM, fasilitas KPR, dan suku bunga yang turun dari tujuh persen menjadi 6 persen.

“Berbagai fasilitas yang telah disediakan pemerintah, dari sisi permintaan hingga produsen, melalui stimulasi KUR, merupakan kombinasi kebijakan yang tepat untuk membangun kepercayaan masyarakat, sehingga mendukung peningkatan daya beli,” kata Josua.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan arahan Presiden Joko Widodo adalah menaikkan pagu Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan menjadi Rp 100 juta, dari sebelumnya Rp 50 juta. Penyesuaian besaran KUR dilakukan agar porsi pembiayaan UMKM dapat mencapai level lebih dari 30 persen pada tahun 2024.

sumber: Antara




Source