Keinginan Jokowi Terbitkan Perppu KPK Diblokir Persetujuan DPR dan Parpol, Begini Tanggapan Demokrat

Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan Presiden Joko Widodo telah beberapa kali berupaya menghentikan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Salah satunya dengan menerbitkan Perppu untuk membatalkan rencana revisi UU KPK beberapa waktu lalu.

Namun, Mahfud mengungkapkan upaya tersebut gagal karena bisa ditentang atau dihalangi dengan persetujuan DPR dan parpol.

Terkait hal itu, anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat Didik Mukrianto mengatakan, sebenarnya Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif terkait Perppu dan tidak perlu persetujuan DPR.

“Bahwa berdasarkan Padal 22 ayat (1) UUD 1945, dalam keadaan mendesak, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga menegaskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang – Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal-hal yang bersifat mendesak.

Baca juga: ICW: Sudah lebih dari 500 hari KPK gagal menangkap Harun Masiku

Atas dasar itu, Perppu yang lantang dan jelas adalah hak prerogatif Presiden, dan tidak perlu persetujuan DPR saat mengeluarkan Perppu,” kata Didik, saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (7/6/2021).

Namun memang, kata Didik, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU 12/2011, Perppu tersebut harus diajukan ke DPR pada sidang berikutnya untuk mendapat persetujuan atau tidak dari DPR.

Namun, Didik mengatakan, Presiden memiliki dasar untuk menjalankan hak prerogatifnya jika menilai pemberantasan korupsi dalam kondisi berbahaya karena dirasa undang-undang yang ada tidak dapat dijadikan pedoman, dan jika Presiden menilai kondisi tersebut sangat buruk. mendesak dan pemberantasan korupsi berada dalam krisis yang mendesak.

Baca juga: Kisah Mahfud MD mengatakan bahwa Jokowi ingin mengeluarkan Perppu KPK, tetapi terhalang oleh persetujuan DPR dan partai politik

Politisi Demokrat itu menilai, pemerintah tidak perlu ragu sedikit pun jika persyaratan formal dan material terpenuhi.

Selain itu, menurut dia, DPR juga akan sangat rasional dan tidak punya alasan untuk tidak mendukung upaya penguatan pemberantasan korupsi, ketika tiba saatnya DPR mengambil sikap terkait pendirian Perppu.



https://www.tribunnews.com/nasional/2021/06/07/keinginan-jokowi-terbitkan-perppu-kpk-terhalang-restu-dpr-dan-parpol-begini-tanggapan-demokrat