KEJAKSAAN AKAN EKSEKUSI TERPIDANA KORUPSI OKNUM ASN KSB

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Seorang terpidana korupsi lelaki Bobi T oknum ASN (PNS) asal KSB yang sebelumnya bertugas sebagai Kepala Puskesmas Sekongkang (terakhir bertugas sebagai Staf BBN KSB), dalam waktu dekat ini akan segera dilakukan eksekusi oleh pihak Kejaksaan, jika salinan putusan berkekuatan hukum tetap (Inkrach) diterima salinannya dari majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram diketuai Ferdinand Leonard Markus SH MH dkk, ungkap Kajari Sumbawa melalui Kasi Pidsus Jaksa Anak Agung Raka Putra Dharmana SH dalam keterangan Persnya kepada sejumlah awak media massa cetak dan on-line diruang kerjanya Senin siang (18/12) kemarin.
Kendati hakim Tipikor Mataram telah menjatuhkan putusan hukum (vonis) pidana selama 8 bulan penjara potong tahanan disertai dengan kewajiban pembayaran denda sebesar Rp 2,5 Juta Subsider 1 bulan kurungan kepada terdakwa Bobi T, karena dinilai bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 huruf (e) UU No 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pada sidang finalisasi 27 Nopember lalu, terang jaksa Raka akrab ia disapa, namun sejauh ini terpidana korupsi (pungli) yang kini mendekam dibalik jeruji besi Rumah Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Mataram tersebut belum dapat dilakukan eksekusi sepanjang salinan putusan Inkrach dari Pengadilan Tipikor Mataram diterima dengan resmi oleh pihak Kejaksaan, tukasnya.
Karena ini menyangkut prosedur dan kelengkapan administrasi, maka salinan putusan Inkrach itu penting diperoleh oleh pihak Kejaksaan, sebab dengan putusan Inkrach itulah yang akan dijadikan dasar bagi pelaksanaan eksekusinya dan tentunya nanti juga akan dibuat berita acara bagi eksekusi terpidana, dan jika salinan putusan hakim tersebut telah diperoleh, maka secepatnya tim Jaksa akan melakukan eksekusi sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, pungkas Jaksa Raka.
Sebagaimana diketahui bersama, terdakwa Bobi T oknum ASK KSB itu telah dijatuhi vonis pidana oleh hakim Tipikor Mataram selama 8 bulan penjara potong tahanan disertai dengan pembayaran denda sebesar Rp 2,5 Juta Subsider 1 bulan kurungan, sedikit lebih ringan 2 bulan dari tuntutan tim Jaksa Penuntut Umum Kejari Sumbawa diwakili Jaksa Fajrin Irwan Nurmansyah SH dan Jaksa Cyrilus Iwan Santosa Rumangkang SH yang sebelumnya menuntut pidana selama 10 bulan penjara potong tahanan disertai dengan kewajiban pembayaran denda sebesar Rp 5 Juta Subsider 2 bulan kurungan, hingga akhirnya terdakwa Bobi maupun Tim JPU menyatakan menerima putusan tersebut.
Hakim Tipikor Mataram dalam amar putusan pidananya sangat sependapat dan menyatakan keyakinan yang mendalam tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa Bobi sebagaiman didakwa oleh tim Jaksa, dengan memperhatikan sejumlah fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan sejumlah saksi terkait, keterangan terdakwa dan sejumlah barang bukti yang diajukan, dimana terdakwa terbukti pernah meminta sejumlah uang kepada sejumlah rekannya (para saksi), guna memuluskan suatu urusan administrasi mengurus kenaikan pangkat kepegawaian bagi rekan ASN lainnya, sehingga diduga merugikan keuangan negara telah terbukti terjadi dan tidak dapat dipungkiri kalau terdakwa terbukti melakukan tindakan pungli/korupsi.