Kejaksaan Rekomendasikan Kasus Gudang Garam ke Inspektorat

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Dari hasil penyelidikan intensif yang dilakukan tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Sumbawa terhadap kasus dugaan proses lelang tender atas proyek pembangunan gudang garam di Desa Labuan Bontong Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa yang menyerap anggaran APBD Sumbawa tahun 2018 lalu senilai Rp 2,4 Miliar yang dilaksanakan pihak Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (ULPBJP) Setda Sumbawa yang memenangkan PT Jayanti sebagai pelaksana proyek tersebut, ternyata ditemukan ada dokumen dukungan perusahaan yang ternyata palsu, sehingga kesimpulannya merupakan kesalahan administrasi, maka masalah gudang garam Labuan Bontong ini direkomendasikan kepada pihak Inspektorat untuk penanganan lebih lanjut, ungkap Kasi Intelejen Kejari Sumbawa Putra Riza Akhsa Ginting SH dalam keterangan Persnya kepada Gaung NTB diruang kerjanya Kamis siang (20/06) kemarin.

Dikatakan, pihak Kejaksaan telah melakukan penyelidikan intensif terhadap kasus proyek gudang garam Labuan Bontong itu, dan bahkan tim penyidik Kejari Sumbawa telah melakukan action investigasi langsung mendatangi perusahaan yang dikatakan telah memberikan dukungan terhadap PT Jayanti selaku pemenang tender, dan hasil konfirmasinya ternyata perusahaan itu sama sekali tidak pernah memberikan dukungan.
Kalaupun ada E-mail yang digunakan untuk mengirimkan surat dukungan kepada PT Jayanti terang Jaksa Putra akrab Kasi Intelejen ini disapa, ternyata bukan dari perusahaan pemberi dukungan, dimana email itu berasal dari pihak lain yang seolah-olah berasal dari perusahaan pemberi dukungan, sehingga tidak benar perusahaan itu memberikan dukungan kepada pemenang tender, dan disini teah terjadi kesalahan administratif dalam proses lelang tender proyek gudang garam Labuan Bontong tersebut, dimana pihak Pokja dari ULP tidak melakukan klarifikasi kepada perusahaan pemberi dukungan itu, dan karena proses sudah berjalan dengan masa pemeliharaannya hampir habis ketika itu, pihaknya telah membuat laporan terkait adanya kesalahan administrasi dimaksud, tukasnya.

“Kesimpulan penyelidikan, ini menyangkut kesalahan administratif, maka kami membuat rekomendasi kepada Inspektorat Kabupaten Sumbawa untuk menindaklanjutinya, dan apabila dikemudian hari menemukan bukti lain, maka tidak menutup kemungkinan kasusnya bisa dibuka kembali,” pungkas Jaksa Putra.