Kejaksaan Selidiki 6 Pihak Swasta Terkait Kasus Korupsi Asabri

Laporan Jurnalis Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktorat Penyidikan Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung, Kejaksaan Agung memeriksa 6 saksi terkait kasus dugaan korupsi (Tipikor) di PT Asabri.

Saksi yang diperiksa termasuk YN sebagai Direktur PT Hanson Coal Energy, kata Kepala Badan Reserse Kriminal Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer dalam keterangannya, Senin (12/4/2021).

Selain YN, penyidik ​​juga memeriksa rumah sakit tersebut selaku Direktur PT. Manajemen Investasi Oso; C sebagai Nominee Tersangka BTS; dan GJ selaku Direktur PT. Bintang Baja Hitam.

Baca juga: Terkait Korupsi Asabri, 410 Kavling Tanah Milik Benny Tjokrosaputro Terpasang Tanda Sita

Selain itu YG sebagai karyawan PT. Asabri dan BS sebagai Staf Tata Usaha PT. Asabri.

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan informasi guna kepentingan penyidikan perkara pidana yang didengarnya sendiri, ia melihat dan mengalaminya sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi di PT Asabri,” ujarnya. kata.

Dalam kasus dugaan korupsi PT Asabri, Kejaksaan Agung menetapkan 9 tersangka.

Para tersangka antara lain mantan Direktur ASABRI 2011-2016 Adam Rahmat Damiri, mantan Direktur Utama ASABRI 2016-2020 Soni Widjaya, terdakwa kasus korupsi Jiwasraya Heru Hidayat dan Benny Tjokro.

Baca juga: Kejaksaan menyita mobil mewah Lexus milik Koruptor Asabri, Heru Hidayat

Kemudian, Lukman Purnomosidi sebagai Direktur Utama PT Prima Network, Hari Setiyono sebagai mantan Direktur Investasi ASABRI, dan Bachtiar Effendy, mantan Direktur Keuangan ASABRI.

Selanjutnya Ilham W. Siregar selaku mantan Kepala Divisi Investasi ASABRI dan Direktur Hubungan Investor PT Jakarta Emiten Jimmy Sutopo.

Penyidik ​​mendakwa tersangka Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. jo Pasal 55 ayat 1 sampai 1 KUHP.

Kemudian merupakan cabang dari Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang 33 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 sd 1. dari KUHP.




Source