KEJAKSAAN SELIDIKI PENYEBAR ISUE ALIRAN DANA 1,4 M *Kajari: Masyarakat Hendaknya Bijaksana Gunakan Medsos.

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Menanggapi adanya isue yang berkembang ditengah masyarakat daerah ini dan menjadi perbincangan hangat (viral) dimedia sosial pada penghujung akhir tahun 2017 terkait dengan isue aliran dana sebesar Rp 1,4 Miliar dari proyek pasar Brang Bara Sumbawa yang diduga mengalir dan diterima oleh sejumlah kalangan pejabat ataupun oknum tertentu, Kajari Sumbawa Paryono SH dalam wawancara khususnya dengan Gaung NTB kemarin menyatakan, terkait dengan penggunaan media sosial (Medsos) saya minta seluruh warga masyarakat didaerah ini bukan hanya LSM ataupun pihak-pihak tertentu tetapi semua orang agar bijaksana dalam penggunaannya, karena ada aturan yang mengikat seperti UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE), sebab nanti kalau salah dalam penggunaannya bisa kena ujaran kebencian, fitnah, pencemaran nama baik, mengganggu ketertiban umum, sehingga harus bijaksana betul sebelum ada tindak lanjut dan dampak yang diterima nantinya terutama berkaitan dengan implikasi hukum yang ditimbulkan.
Bahwa ada uang yang beredar dari pasar Brang Bara pada sejumlah kalangan (oknum) tertentu, sekarang ini kalau diambil Rp 1,4 M dari Rp 6 Miliar mau jadi apa dan bagaimana itu bangunan pasar, logikanya begitu aja dulu, sementara biaya sebelumnya telah diturunkan berapa persen dan ini hal yang tidak masuk akal, jadi tolong warga masyarakat berpikir yang logis saja, masuk akal tidak ini!?, kalau hanya 100 – 200 masih mungkin, ini 1,4 darimana duit itu dan pasar itu mau jadi apa nantinya, kata Kajari Paryono.
Berkaitan dengan isue aliran dana tersebut juga berkaitan dan menerpa TP4D, terang Kajari Paryono, itu sama sekali tidak ada, sebab didalam pelaksanaan tugas TP4D justru kita mengeluarkan uang, baik itu untuk kegiatan rapat, untuk datang kesana kemari (kelokasi) dan memang ada anggaran resmi yang disediakan dari Kejaksaan maupun dari Pemda untuk kegiatan TP4D tetapi tidak ada yang dari perusahaan atau rekanan, itu sama sekali tidak ada. TP4D tidak punya pasang tarif, memangnya mau jualan?, itu hal yang fitnah, tukasnya.
“Nah, ini kalau nanti sampai tersebar ke media sosial atau media-media lain, tidak ada bukti dan yang memunculkan ini tidak bisa membuktikan, termasuk misalnya saya merasa tercemar dan teman-teman yang disebutkan nanti merasa tercemar bisa dilaporkan, jadi tolong hati-hati dalam memberikan statemen-statemen, apalagi yang sifatnya mencemarkan nama baik orang lain, dan memang kita sudah dibiayai untuk honornya sudah ada, karena itu kepada penyebar isue harus bertanggung jawab dan kalau memang ada bukti laporkan, dimana hal ini akan diselidiki siapa yang bikin isue ini, kami dalami ini jangan dikira kami diam, nanti bersiap-siap bertanggung jawab sebab nggak susah untuk mencari siapa pembuat dan penyebar isue pertamanya ini, apalagi melalui medsos baik itu WA, Facebook ataupun BBM, itu mudah dan tunggu saja, kecuali dia datang meminta maaf kita pertimbangkan tetapi kalau tidak lihat saja nanti,” pungkas Kajari Paryono.
Hal senada juga dikatakan Ketua TP4D Jaksa Erwin Indrapraja SH MH, bahwa hendaknya warga masyarakat lebih bijak dalam penggunaan medsos, apalagi menyebar hal yang tidak benar (hoax) itu bisa menimbulkan fitnah maupun pencemaran nama baik, dan hal itu bisa dikenai pidana bagi pelakunya, termasuk UU ITE telah mengaturnya secara jelas, apalagi kalau ada isue soal aliran dana dimaksud juga menerpa TP4D, itu sama sekali tidak benar dan hal ini kami akan selidiki siapa pelaku penyebar isue via medsos tersebut, tunggu saja nanti, tukasnya.