KEJAKSAAN TELISIK PEMBANGUNAN PUSKESMAS SEBOTOK

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Proyek pembangunan Kantor Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Puskesmas Sebotok Pulau Moyo Kecamatan Labuan Badas Sumbawa maupun pembangunan rumah dinas UPT setempat yang dibiayai menyerap dana DAK Pusat maupun dana APBD Sumbawa tahun anggaran 2017 dengan nilai total mencapai sekitar Rp 3,1 Miliar yang digelontorkan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa dengan pelaksanaan pekerjaan dipercayakan kepada dua rekanan kontraktor pelaksana itu, saat ini telah masuk dalam catatan khusus tim Jaksa Penyidik Kejari Sumbawa guna dilakukan telisik atas adanya indikasi dugaan penyimpangan dalam proses pelaksanaannya.
Sebagaimaa diungkapkan Kajari Sumbawa melalui Kasi Intel Jaksa Erwin Indrapraja SH MH dalam keterangan Persnya kepada sejumlah awak media diruang kerjanya Senin (30/10) kemarin, bahwa tim Jaksa Penyidik Kejari Sumbawa telah meng-agendakan untuk turun action langsung kelapangan di Sebotok beberapa hari kedepan guna menelisik tentang adanya indikasi penyimpangan dalam proses pelaksanaan proyek pembangunan gedung kantor dan rumah dinas UPT Puskesmas Sebotok yang menyerap anggaran Pusat tahun 2017 ini mencapai miliaran rupiah, menyusul adanya sorotan tajam dari masyarakat, sehingga dipandang perlu untuk melakukan penyelidikan intensif atas proyek tersebut.
Tim Jaksa Penyidik telah meng-agendakan penyelidikan melalui kegiatan pengumpulan data serta pengumpulan bukti dan keterangan (Puldata dan Pulbuket) ini sangat perlu dilakukan segera terang Jaksa Erwin akrab Kasi Intel yang juga Ketua TP4D Sumbawa ini disapa, paling lambat Rabu besok sebuah tim khusus Intelejen akan diturunkan langsung action kelokasi Sebotok, dengan maksud dan tujuan utama untuk melihat dari dekat sejauhmana hasil pekerjaan pembangunan fisik UPT Puskesmas Sebotok dimaksud yang telah dilaksanakan oleh rekanan kontraktor pelaksana, terutama menyangkut adanya indikasi dalam penggunaan material pasir laut dan batu karang, apakah telah sesuai dengan spesifikasi dan bestek yang ditentukan atau tidak.
“Kalaupun nanti ada ditemukan item pekerjaan yang menggunakan pasir laut ataupun batu karang misalnya, maka tentu akan dilihat sejauhmana aturan yang membolehkan atau bagaimana spesifikasi yang ditentukan, termasuk hasil laboratoriumnya juga harus jelas, karena itu action lapangan sangat perlu dilakukan untuk mengetahui dengan jelas persoalan yang terjadi, dan jika hasil lapangan telah diperoleh tentu tim Jaksa Penyidik akan melakukan evaluasi, telaah dan kajian secara cermat sehingga sikap dan langkah selanjutnya dapat diambil, dengan memanggil dan memeriksa sejumlah pihak terkait baik itu PPK Dinas Kesehatan Sumbawa, Konsultan Pengawas, Pengawas Lapangan, maupun rekanan kontraktor pelaksana itu sendiri, agar masalahnya dapat menjadi jelas dan terang benderang,” pungkas Jaksa Erwin.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya Hamzah Ketua LSM Gerakan Masyarakat Pendukung Reformasi (Gempur) Sumbawa menyoroti proyek pembangunan KUPT Puskesmas Sebotok Pulau Moyo Kecamatan Labuan Badas yang dibiayai menggunakan DAK tahun anggaran 2017 ini senilai Rp 2.272.000.000 ( sekitar Rp 2,7 Miliar lebih ) dengan pelaksanaan pekerjaan fisik dipercayakan kepada rekanan kontraktor pelaksana pemenang tender PT Dipomulyo Mas asal Jakarta dan pembangunan rumah dinas UPT setempat yang menyerap anggaran sebesar Rp 350.000.000 dilaksanakan oleh CV Hanif Akbar tersebut, karena diduga terindikasi adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya dilapangan, dimana dari hasil investigasi dan informasi lapangan yang dilakukan, diduga kuat sebagian pasangan batu pondasinya menggunakan batu karang dan batu bata serta terindikasi seluruh konstruksi pasangan maupun pekerjaan betonnya menggunakan pasir laut, oleh karena itu kami mendesak kepada PPK dan konsultan pengawas dan sejumlah pihak terkait lainnya agar segera turun kelokasi proyek untuk memastikan mutu dan kualitas dari proyek UPT Puskesmas Sebotok dimaksud, tukasnya.