Kejaksaan Tinggi Menginterogasi 4 Orang Sebagai Saksi Kasus Korupsi di Asabri

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktorat Penyidikan Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung, Kejaksaan Agung memeriksa 4 orang saksi terkait kasus dugaan korupsi (Tipikor) di PT Asabri.

    Saksi yang diperiksa antara lain SAA selaku Komisaris Utama PT Wimofa International Investment, kata Kepala Badan Reserse Kriminal Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer dalam keterangannya, Selasa (6/4/2021).

    Selain SAA, penyidik ​​juga memeriksa AT sebagai Calon Tersangka Benny Tjokrosaputro; MM sebagai Calon Tersangka Benny Tjokrosaputro; dan IZ sebagai Head Equity PT Asabri.

    “Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan informasi guna kepentingan penyidikan perkara pidana yang didengarnya sendiri, ia melihat dan mengalaminya sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi di PT Asabri,” ujarnya. kata.

    Dalam kasus dugaan korupsi PT Asabri, Kejaksaan Agung menetapkan 9 tersangka.

    Para tersangka antara lain mantan Direktur ASABRI 2011-2016 Adam Rahmat Damiri, mantan Direktur Utama ASABRI 2016-2020 Soni Widjaya, terdakwa kasus korupsi Jiwasraya Heru Hidayat dan Benny Tjokro.

    Kemudian, Lukman Purnomosidi sebagai Direktur Utama PT Prima Network, Hari Setiyono sebagai mantan Direktur Investasi ASABRI, dan Bachtiar Effendy, mantan Direktur Keuangan ASABRI.

    Selanjutnya Ilham W. Siregar selaku mantan Kepala Divisi Investasi ASABRI dan Direktur Hubungan Investor PT Jakarta Emiten Jimmy Sutopo.

    Baca juga: Terkait Kasus Korupsi Asabri, Hotel Brothers Solo Baru milik Benny Tjokrosaputro disita.

    Penyidik ​​mendakwa tersangka Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. jo Pasal 55 ayat 1 sampai 1 KUHP.

    Kemudian merupakan cabang dari Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang 33 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 sd 1. dari KUHP.




    Source