Keluhan Nelayan tentang Proyek Gudang di Muara Angke

Pembangunan gudang peralatan pelayaran belum memiliki IMB dari Pemprov DKI.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pembangunan gudang peralatan kapal di kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara yang mencapai 70 persen, ternyata menghambat akses nelayan dan aktivitas bongkar muat kapal.

“Akses jalan sudah pasti. Nelayan yang mau bongkar muat ikan repot,” kata Eko (54 tahun), nelayan Muara Angke saat ditemui wartawan di Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Rabu (8/4).

Ia mengatakan, akses bongkar muat hanya tersedia di satu titik, karena titik bongkar muat tersebut sebelumnya ditutup oleh bangunan lain. Sementara itu, Uli, salah satu pekerja angkutan di Pelabuhan Perikanan Muara Angke, juga mengeluhkan proyek pembangunan pergudangan di akses publik.

Menurutnya, adanya proyek tersebut menyulitkan pekerjaannya, karena harus menempuh jalan memutar lebih jauh untuk bongkar muat kapal ke gudang penyimpanan. “Jalannya sekarang ditutup. Jadi harus lewat miring, jalannya lebih jauh. Dulu ada bangunan lebih dekat dari sekarang,” kata Uli.

Dia mengaku harus menempuh perjalanan dua kali lebih jauh dari sebelumnya, hanya untuk menurunkan barang dari kapal ke gudang, sehingga pendapatannya menurun. “Penghasilannya menurun tentu saja dari Rp50 ribu sehari menjadi Rp 30 ribu. Yang harus diangkut dua kali, jadi sekali karena waktu angkut lebih lama dan jauh, cepat capek,” kata Uli.

Pengerjaan proyek gudang peralatan pelayaran di lahan milik Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta masih terus berjalan, meski belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. . Proyek pembangunan di atas lahan 3.000 meter milik Pemprov DKI sudah berlangsung sejak awal 2021.

Ketua Komisi D DPRD DKI, Ida Mahampang meminta agar proyek pembangunan pergudangan di Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jakarta Utara dihentikan. Pasalnya, pembangunan gudang dinilai tidak sesuai dan penyewa tidak mengikuti ketentuan yang ada.

“Kalau perjanjian sewa belum selesai dan kontrak antara pemerintah daerah dan swasta, saya minta dihentikan sementara, sambil menunggu perkembangan. Semua harus mengikuti aturan,” kata Ida di Jakarta, Kamis (1/4). .

Dinas Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) Jakarta Utara juga mengimbau masyarakat untuk mengusulkan pembongkaran proyek pembangunan gedung tersebut. “Informasi dari Kelurahan Penjaringan sudah mengajukan penertiban (penghentian),” kata Camat CKTRP Jakarta Utara. Seksi Pengawasan, Kihajar Bonang, baru-baru ini.

Selain itu, Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Jakarta Utara, Lamhot Tambunan juga mengatakan tidak menemukan adanya aplikasi untuk aplikasi IMB objek bangunan tersebut. “Sebagai obyek yang dimaksud, Jalan Dermaga Kawasan Perikanan Muara Angke belum pernah mengeluarkan (IMB),” kata Lamhot.

Kepala Unit Pelayanan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Mahad mengatakan, pihak ketiga telah mengajukan izin penggunaan lahan kepada Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta pada 2018. Hal itu dilakukan karena lahan yang akan dikelola untuk dijadikan kios. cukup lebar, sekitar 3.000 meter. kotak

“Jadi yang saya tahu, (pemohon) sudah mengajukan permohonan sewa lahan. Namun, hingga saat ini SK (surat kuasa) belum keluar,” kata Mahad.




Source